Tjahjo Kumolo

Mendagri Siapkan Payung Hukum Percepatan Infrastruktur Daerah

tjk2Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyiapkan payung hukum untuk upaya percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh daerah.

“Payung hukum sedang kita siapkan menyangkut pembangunan strategis nasional. Jadi tidak ada alasan kepala daerah takut menjalankan kebijakan, sepanjang mengikuti mekanisme dengan baik kenapa harus takut,” kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (29/7).

Dia mengaku mendapatkan surat permintaan dari sejumlah kepala daerah terkait adanya pernyataan bahwa program-program pembangunan tersebut merupakan bagian dari program percepatan nasional.

“Saya menerima banyak kepala daerah yang meminta surat dari Presiden (Joko Widodo) bahwa kawasan industri, tol laut, dan terkait pembangunan listrik itu merupakan program percepatan nasional,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Agung Mulyana menjelaskan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sanksi bagi kepala daerah yang tidak mendukung program pembangunan strategis nasional. Sehingga, tidak ada lagi alasan bagi kepala daerah untuk menunda proyek pembangunan infrastruktur di daerah.

“Semua kepala daerah wajib mendukung dan melaksanakan program nasional, kalau tidak maka kepala daerah tersebut bisa dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian,” kata Agung.

Menurut dia, ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru tersebut sudah cukup kuat sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Sumber: beritasatu.com, Rabu, 29 Juli 2015 | 17:50

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.