Tjahjo Kumolo

Mendagri Sesalkan Protes PHRI yang Mengatasnamakan Dirinya

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan protes Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atas larangan pejabat daerah untuk rapat di hotel yang mengatasnamakan dirinya.

Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi pernyataan Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani yang mengaku khawatir dengan pernyataan Mendagri ihwal rencana larangan bagi pejabat daerah untuk rapat di hotel.

“Kami juga rapat di hotel semua kok. Enggak pernah saya menyatakan statement. Lha kok terus munculnya berita itu. Kok terus Ketua PHRI ngomongnya begitu,” kata Tjahjo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Terkait pernyataannya yang disebut menunjukkan adanya rencana larangan kepada pejabat daerah untuk rapat di hotel, Tjahjo mengatakan itu hanya untuk menanyakan stafnya mengapa rapat hingga tengah malam. Ia mewajari bila ASN pemerintah daerah menggelar rapat anggaran di hotel-hotel Jakarta karena terkadang harus berkonsultasi dengan Kemendagri.

“Karena perencanaan APBD selalu berkonsultasi dengan Kemendagri. Pemda juga enggak mau salah untuk mengevaluasi Perda-nya, untuk menyusun,” ujar Tjahjo.

“Rapat di hotel, konsultasi, ya wajar saja. Karena banyak teman-teman daerah membawa pasukan yang banyak, lengkap,” lanjut dia.

Sebelumnya PHRI memprotes wacana larangan Menteri Dalam Negeri ihwal rapat APBD di hotel. Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani memprotes larangan tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara perayaan HUT PHRI ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).

“Kami juga khawatir atas pernyataan Menteri Dalam Negeri yang akan mengeluarkan standar operasional prosedur, bahwa kegiatan rapat pemerintahan dilarang diselenggarakan di hotel sebagai dampak kasus pemukulan terhadap petugas KPK,” ujar Hariyadi.

Hal itu, kata dia, mengakibatkan dampak negatif yakni matinya mata rantai suplai barang ke hotel. Akibatnya, lanjut Hariyadi, para petani pemasok sayuran dan produsen bahan makanan lainnya akan merugi lantaran distribusi barang mereka mandek.

Presiden Joko Widodo lantas memastikan Menteri Dalam Negeri membatalkan wacana larangan kepada pemerintah daerah untuk membahas anggaran di hotel. Hal itu menyusul dugaan penganiayaan oknum Pemerintah Provinsi Papua terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta, pekan lalu.

“Saya ingin menjawab statement Kemendagri dulu, statement Mendagri. Tadi baru aja saya diberi tahu dan sudah beres. Tidak akan ditindaklanjuti. Mendagri langsung jawabnya, tidak ditindaklanjuti,” ujar Jokowi dalam sambutannya di acara perayaan HUT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin. (Kompas.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *