Tjahjo Kumolo

Mendagri Sempat Curigai Sunjaya Purwadisastra Sebelum Ditangkap KPK

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah menyiapkan langkah-langkah pergantian jabatan begitu ada pengumuman resmi penahanan atas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Kemendagri, dikatakannya, akan menunjuk Sekda Kabupaten Cirebon bila Sunjaya Purwadisastra resmi ditahan.

Tjahjo Kumolo menyatakan, pergantian akan dilakukan supaya tidak ada kekosongan tanggung jawab pemerintahan di Cirebon.

“Begitu ada pengumuman resmi yang bersangkutan ditahan, kami sudah siapkan SK, Sekda ya (menggantikan Sunjaya Purwadisastra),” kata Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis 25 Oktober 2018.

Ia menunjuk Sekda karena Wakil Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina mengundurkan diri untuk mengikuti pencalonan anggota legislatif 2019. Komunikasi akan terus dilakukan dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait penunjukkan Sekda itu.

“Kalau perkiraan saya, KPK mengumumkan siang ini. Mungkin sore kirim faks ke Gubernur sehingga malam bisa diserahkan ke Sekda,” tuturnya.

Ia mengatakan, persoalan Sekda akan dilimpahkan sepenuhnya kepada Gubernur. Penentuan Sekda dulunya memang ditentukan oleh Mendagri. Namun, Tjahjo Kumolo mengatakan, sekarang ini dia sudah melimpahkan kewenangan itu kepada Gubernur.

“Yang tahu orang kan Gubernur. Kalau mendagri teken SK penunjukkan Sekda, kami tidak tahu orang. Sudah kami limpahkan kepada Gubernur,” ujarnya.

Curiga
Tjahjo Kumolo juga sempat mengungkapkan kecurigaannya kepada Sunjaya Purwadisastra terkait persoalan pergantian jabatan. Pasalnya, lima hari terakhir, Sunjaya Purwadisastra selalu menelefon dia mengabarkan permohonan izin untuk mengganti beberapa SKPD.

“Karena kesibukan, saya masih belum diterima. Ya, ikuti saja aturannya. Begitu saja,” tuturnya.

Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri telah menerapkan sistem area rawan korupsi. Jual beli jabatan masuk ke area tersebut. Ia menyatakan, kepala daerah yang sudah dilantik Presiden Joko Widodo, kerap diajak ke KPK untuk berkonsultasi mengenai area rawan korupsi itu.

Oleh sebab itu, ia mengaku kesulitan bila ditanya mengenai antisipasi korupsi kepala daerah dan legislator.

“Sekarang ada 514 bupati/wali kota. Sekarang yang kena (kasus korupsi) hampir 100-an. Kan tidak bisa disalahkan semua. Kembali ke orangnya,” ujar dia. (Pikiran-Rakyat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *