Tjahjo Kumolo

Mendagri: Program Kerja Presiden Tak Pernah Dipaksakan Rampung 2019

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah rumor bahwa program kerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disebut harus rampung sebelum Pilpres.

Tjahjo menyebut program kerja Jokowi berjalan sebagaimana rencana dan tidak ada istilah ‘dipaksakan’ rampung sebelum 2019.

“Saya kira enggak (dipaksa rampung 2019). Saya kemarin rapat dengan Menteri PU, gabungan Gubernur se-Sumatera juga clear semua, enggak ada masalah. Memang masih ada hambatan masalah tanah. Semua minta, Pak Jokowi terpaksa nuruti keinginan Gubernur,” kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/10).

“Kayak kemarin ada Gubernur Babel, dia ingin Pak Jokowilah yang harus hadir menyerahkan 9.000 sertifikat tanah maupun area pertambangan rakyat. Mengklopkan jadwal saja karena semua gubernur minta Pak Jokowi hadir,” lanjut dia.

Selain itu, Tjahjo menjelaskan, saat ke daerah, Jokowi tidak hanya meninjau infrastrukturnya saja, namun Kepala Negara juga meninjau masalah-masalah sosial yang ada di daerah itu.

“Saya kira itu penting karena 12 paket kebijakan ekonomi yang dianu Pak Darmin itu banyak yang terhambat. Kayak saya kemarin memutuskan Perda 3.000 sekian. Tapi Perda HO kami pangkas,” ucap Tjahjo Kumolo.

Pemangkasan itu, ditambahkan Tjahjo, karena UU-nya. Lalu jika ada HO (atau Perda yang menghambat) yang tidak dibatalkan karena ada daerah yang menghidupkan kembali, nanti akan dikumpulkan oleh Kemendagri.

“Soal waktu akan kami serahkan ke Mensesneg dan Seskab. Nanti ada Pak Presiden, ada Pak Wapres dan Menko terkait. Lengkap Gubernur, Bupati, Wali Kota termasuk Ketua DPRD. Masih belum final, ini yang masih terus,” paparnya.

Tjahjo menuturkan bahwa pemangkasan Perda itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Jokowi dalam rapat kabinet. Jangan sampai banyaknya Perda malag menghambat investor dari dalam dan luar negeri.

“Terhambat hanya gara-gara birokrasi, aturan yang dibuat oleh manusia. Jadi tidak adalah dikaji lagi, disinkronisasi lagi, enggak. Kalau sudah dianggap enggak bisa cepat, dipangkas saja. Harusnya kan begitu toh. Manajemen yang baik kan harusnya begitu,” tegas Tjahjo. (Kumparan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *