Tjahjo Kumolo

Mendagri: Penanganan Konflik Sosial Kedepankan Keterpaduan Antaraparat

tjahjopresidenSemarang, Antara Jateng – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan konflik sosial, baik berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri, mengedepankan keterpaduan antaraparat dalam mengatasi pertentangan antaranggota masyarakat.

“Jadi, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7/2012, sampai dioperasionalisasikan dalam Permendagri, esensi dan spirit tim terpadu adalah kebersamaan dan keterpaduan,” kata Mendagri Antara Jateng, Sabtu.

Mendagri mengatakan bahwa penerbitan PP No. 2/2015 merupakan amanat dari UU tentang Penanganan Konflik Sosial guna melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (3), Pasal 34 Ayat (2), Pasal 52 Ayat (3), dan Pasal 58 UU No. 7/2012, serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman masyarakat yang lebih optimal, penanganan konflik sosial dilakukan secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi.

Tjahjo yang pernah sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menegaskan bahwa roh PP No. 2/2015 sendiri adalah mengatur tentang pencegahan, penghentian, dan pemulihan.

Dengan PP tersebut, kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu, dijabarkan operasionalisasinya pada penyelamatan dan perlindungan; pendanaan konflik sosial; dan penggunaan pengerahan TNI sebagai perbantuaan apabila ada konflik sosial di daerah.

“Dari PP No. 2/2015 itu sendiri kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Cara Penanganan Koordinasi dalam Konflik Sosial, yang sekarang draf permendagrinya sudah dalam tahap final. Kami targetkan selesai pada akhir Februari 2015,” katanya.

Dalam draf permendagri, kata Tjahjo, secara operasionalisasinya diatur secara berjenjang, yakni tim terpadu tingkat pusat dijabat, antara lain oleh Menko Polhukam, Mendagri, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kapolri, dan Jaksa Agung; tim terpadu tingkat provinsi, antara lain gubernur, kepala kepolisian daerah (kapolda), panglima daerah militer (pangdam), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati).

Untuk tingkat kabupaten/kota, lanjut Mendagri, tim terpadunya terdiri atas bupati/wali kota, komandan distrik militer (dandim), kepala kepolisian resor (kapolres), dan kepala kejaksaan negeri (kajari).

Sumber: antarajateng.com, Sabtu, 14 Peb 2015 17:36:13 WIB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.