Tjahjo Kumolo

Mendagri: Pemilu 2019 Harus Diawali dengan Pilkada Tanpa Isu SARA

Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyebut tolak ukur suksesnya penyelenggaraan pilkada maupun pemilu adalah terjaganya aspek stabilitas nasional dengan baik. Tjahjo yakin, Pilkada 2018 di 171 daerah akan berjalan lancar dan terpadu dengan pengawalan dari Polri, TNI, BIN, dan Gakkumdu.

“Tahap konsolidasi demokrasi (Pilkada Serentak) kita ini arahnya untuk memperkuat dan mempersiapkan calon kepala daerah yang amanah,” kata Tjahjo dalam sambutan diacara Launching IKP Pilkada 2018 oleh Bawaslu di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat (28/11).

“Kemudian juga mencermati dalam upaya pengaruh parpol dan ormas dalam rangka menggalang kerja koalisi yang ada dan mencermati dinamika politik yang berkaitan dengan dampak pembangunan, konstitusi, ideologi, yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat,” imbuh Tjahjo.

Dia menuturkan, selain stabilitas nasional, partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting sebagai tolak ukur suksesnya penyelenggaraan pilkada. Menurutnya, Pilkada 2018 di 171 daerah mendatang beraroma dan bernuansa Pilpres.

“Target kami dengan KPU untuk pilkada tahun depan itu 78 persen. Ini perlu dicermati dengan baik, tingkat partisipasi harus tinggi dan tingkat peran melaksanakan hal-hal politik harus terjaga, karena tahun depan sudah hawa nuansanya Pileg dan Pilpres,” ujar Tjahjo.

Dia menjelaskan, pada Agustus 2018, parpol-parpol yang dinyatakan lolos dan menjadi peserta pemilu akan mulai menyerahkan daftar nama caleg mulai dari DPR, DPRD, DPD, termasuk capres dan cawapres.

“Saya kira yang terpenting adalah monitoring identifikasi berkaitan dengan pilkada tahun depan dan pileg pilpres 2019 yang kami coba uraikan tahapannya begitu panjang dan perlu dicermati dengan baik,” tuturnya.

Dia melanjutkan, pentingnya peran pemerintah, penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan yang ada untuk ikut menjaga stabilitas nasional. Salah satunya dengan tidak menggunakan metode kampanye yang berbau SARA dan fitnah.

“Saran Pak Jokowi kepada pemerintah adalah bagaimana pemilu ini diawali oleh pilkada enggak ada kampanye yang berujar kebencian, kampanye hitam apalagi isu-isu berkaitan dengan SARA termasuk kampanye yang berkaitan dengan fitnah,” tutupnya. (kumparan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *