Tjahjo Kumolo

Mendagri : Pemerintah hingga DPR Bakal Evaluasi Pemilu Serentak

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Evaluasi menyangkut beberapa elemen.

“Nantinya, setelah selesai, awal tahun bulan Januari (tahun 2020), kita kan rapat bersama DPR RI, penyelenggara pemilu, serta semua pihak terkait. Pihak kami (pemerintah) menginventarisasi hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan perlu ditingkatkan secara komprehensif mengenai jumlah TPS, logistiknya, dan lain sebagainya,” kata Tjahjo setelah menghadiri rapat internal eselon I dan eselon II Kemendagri di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (30/4/2019).

Tak hanya itu, banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia dalam tugas juga menjadi bagian yang tak luput dari evaluasi ke depan. Selain ungkapan belasungkawa, Tjahjo mengatakan pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para petugas pemilu yang meninggal.

“Di luar dugaan adanya musibah banyaknya KPPS kita yang meninggal dunia, kami turut berdukacita. KPU dan pemerintah melalui Menteri Keuangan juga akan memberikan sedikit bantuan sebagai rasa tanggung jawab. Tahun depan sistem kerjanya juga akan kami bagi, apakah dibagi per shift tergantung apakah pilpres dan pilegnya digabung atau dipisah beberapa waktu,” ungkap Tjahjo.

Tjahjo mengatakan evaluasi tersebut dimungkinkan akan dilakukan oleh anggota DPR RI terpilih dengan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait.

“Saya kira DPR RI yang baru nanti, setelah terbentuk, akan menjadwalkan pertemuan pemerintah dengan KPU, dengan elemen-elemen penggiat demokrasi, termasuk kita libatkan ahli, misalnya dari LIPI dan sebagainya, termasuk e-voting menjadi salah satu materi yang perlu dipertimbangkan,” papar Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo menilai secara umum Pemilu Serentak 2019 berjalan aman, lancar, dan tertib, yang ditopang oleh kesiapan aparat keamanan mengamankan pelaksanaan pencoblosan hingga tingkat partisipasi masyarakat yang melampaui target pemerintah.

“Tapi sudah cukup bagus sistem keamanan terpadu dari Polri, TNI, dan BIN untuk mengamankan pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat juga cukup bagus lebih dari 80 persen,” ungkap Tjahjo. (Detik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.