Tjahjo Kumolo

Mendagri: Otonomi Khusus Papua Dievalusi Tiap Tahun

tjahjo-kumoloJayapura РKebijakan otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua dan Papua Barat akan dievaluasi tiap tahunnya. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Evaluasi dianggap penting untuk mengukur tingkat pencapaian kemajuan pelaksanaan kebijakan tersebut di kedua provinsi.

 

Menurut Tjahjo, mengevaluasi kebijakan otsus di kedua provinsi tersebut dilakukan sejak 2013. Hal yang perlu direkomendasikan untuk kelanjutan kebijakan otsus adalah menyangkut regulasi, pembiayaan, kelembagaan institusi pengambil kebijakan. Misalnya pada rekomendasi lingkup manajemen pembangunan masih terdapat masalah krusial.

 

“Masalah krusial itu seperti penguatan kapasitas penyelenggara kebijakan pembangunan dalam mengelola siklus pembangunan yang masih sensitif dengan kebutuhan akselerasi, serta tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum optimal dilaksanakan,” kata Tjahjo kepada Suara Pembaruan, yang bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sedang mengunjungi perbatasan Papua-Papua Nugini, Minggu (28/12) pagi.

 

Menurut Tjahjo, dalam optimalisasi kebijakan otsus di Papua dan Papua Barat, sangat perlu monitoring dan evaluasi melalui pejabat setingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Aspek yang perlu dimonitoring dan dievaluasi secara sistematik, terpadu, komprehensif, dan partisipatif menyangkut penataan birokrasi yang harus terus menerus ditingkatkan kapasitas profesionalismenya.

 

“Dalam evaluasi kami, pelaksanaan kebijakan otsus di Papua dan Papua Barat tahun 2013 dan 2014 menunjukkan proses peningkatan,” katanya.

 

Pembangunan di Papua, lanjut Tjahjo, harus mampu menunjukkan setidaknya kesenjangan sosial, namun juga harus mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan mampu mengurai akar masalah yag ada.

 

Dalam konteks pemerintah daerah, evaluasi otsus Papua dan Papua Barat berkaitan dengan pengaturan umum pemerintah daerah. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU otsus Nomor 21/2001 pemerintah pusat harus memberikan dukungan terkait kebijakan, membangun efektifitas pemerintah daerah, DPR Papua dan Papua Barat, Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat. Hal ini agar ada harmonisasi kewenangan dan tata hubungan antarlembaga agar mampu menggerakan dan mengorganisir masyarakat secara terbuka membangun daerahnya.

 

Tjahjo juga mengatakan masih ada dilema dalam tata hubungan pusat dan daerah. Terutama dalam kebijakan sektoral dari pemerintah pusat yang kurang tepat dengan kebutuhan sektoral di Papua dan Papua Barat dan kebutuhan program yang tepat.

 

“Kalau tidak, akan terus ada kecurigaan terselubung dalam pembangunan semesta berencana khususnya di NKRI termasuk di dalamnya Papua dan Papua Barat,” kata Tjahjo.

 

Sumber: beritasatu.com, Minggu, 28 Desember 2014 | 10:28

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.