Tjahjo Kumolo

Mendagri Minta Upaya Delegitimasi KPU Dihentikan

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar berbagai upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dihentikan. Seluruh pihak justru dinilai sepatutnya mendukung setiap kerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2019.

“Upaya-upaya delegitimasi KPU, saya kira perlu disetop. Karena itu sesuatu hal yang mengkambing hitamkan. Yang ada unsur mengkambing hitamkan KPU dan Bawaslu itu adalah sesuatu hal yang menurut saya tidak tepat,” kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Selasa (12/3/2019).

“Mari kita dukung KPU, mari kita back up KPU, mari kita juga kritisi KPU. Sesuai dengan kewenangan masyarakat, sesuai kewenangan DPR, sesuai kewenangan parpol, sesuai kewenangan tim sukses,” tegas Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo Kumolo, kritik merupakan suatu kewajaran. Namun, kelompok dan perorangan tidak perlu sampai menyudutkan KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Apalagi, lanjut Tjahjo, sampai mengadakan demo di depan kantor KPU. “Kalau ada masukan, saran, saya kira KPU membuka diri atau lewat pemerintah,” ucap Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo mengungkap, dirinya pun sebagai Mendagri juga pada posisi menjaga jarak dengan KPU dan Bawaslu. Tjahjo menegaskan, dirinya tidak pernah menelepon langsung satu permasalahan ke KPU dan Bawaslu.

“Pasti kami surat resmi. Ada datanya. Kami juga mengundang KPU dan Bawaslu setiap kegiatan sosialisasi, apa yang menjadi tantangan dan hambatan KPU dan Bawaslu di forum internal Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) baik pusat atau daerah,” ungkap Tjahjo Kumolo. (BeritaSatu)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.