Tjahjo Kumolo

Mendagri Minta Gubernur Segera Lantik Bupati dan Wali Kota Terpilih

Jakarta – Pelantikan bupati dan wali kota terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dilakukan oleh gubernur masing-masing daerah. Sepanjang masa jabatan bupati dan wali kota petahana berakhir atau sedang diisi penjabat, pelantikan dapat dilaksanakan.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Sabtu (15/9). “Yang bisa melantik itu (bupati dan wali kota), gubernur yang masih sah menjabat. Pelantikan di ibu kota provinsi,” kata Tjahjo.

Ia menyatakan, pelantikan dapat dilakukan secara serentak. Selain itu, menurutnya, pelantikan juga bisa menyesuaikan akhir masa jabatan (AMJ) bupati dan wali kota.

Misalnya, jika ada bupati dan wali kota dengan AMJ awal September 2018, semestinya langsung dilantik penggantinya. Artinya, tak perlu menunggu jadwal keserentakan pada Oktober 2018.

“Kalau mau menunggu serentaknya Oktober misalnya, mengapa tunggu sampai sebulan. Satu orang pun satu daerah pun bisa dilantik, kecuali yang belum berakhir masa jabatannya,” tegasnya.

Ia menyatakan, pemerintah berharap agar seluruh pemimpin daerah terpilih secepatnya bekerja. Menjalankan janji-janji selama masa kampanye Pilkada. “Saya menginginkan jangan lama-lama. Satu hari pun harus bisa dilantik,” ucapnya.

Dari informasi yang diterima SP, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tengah menyiapkan surat keputusan (SK) bupati dan wali kota yang bakal dilantik. Hingga 14 September 2018, tercatat baru 41 SK selesai dari 76 SK yang akan diterbitkan.

Rinciannya yaitu 33 SK untuk kabupaten dan 8 kota. Masih ada 25 SK kabupaten dan 10 kota sedang dalam proses. (BeritaSatu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *