Tjahjo Kumolo

Mendagri Menjawab Isu Konsensus Nasional, Makar, dan Paket Kebijakan Ekonomi 16

A. Itikad Pemerintah Bp Jokowi – Bp Jk Dalam Menjaga Konsensus Nasional

1. Dalam hal kinerja Presiden Jokowi-Wapres JK : 3 tahun untuk melawan anti pancasila bagaimana?

Sesungguhnya telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan perlawanan atas kegiatan anti pancasila, antara lain dengan melakukan perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila melalui UKP Pembinaan Ideologi Pancasila. Pemerintah juga melakukan penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila, serta pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

Disisi lain juga Pemerintah dengan gencar melakukan penguatan ideologi Pancasila dalam Program Revolusi Mental di kampus-kampus, instansi Pemerintah dan swasta, Media massa dan juga forum-forum kemasyarakatan di daerah. Muara dari program tersebut adalah penguatan dan pemahaman masyarakat luas atas ideologi pancasila.

2. Pencapaiannya bagaimana?

Semua sektor dalam lingkungan pemerintah bahu membahu untuk pencapaian tersebut. Kementerian Dalam Negeri juga telah melakukan banyak hal seperti mencetak ASN dalam program Revolusi Mental :
a. Tahun 2015: ditetapkannya 1.994 lulusan IPDN sebagai Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) di daerah.
b. Tahun 2016: ditetapkannya 1.922 lulusan IPDN sebagai Kader Pelopor
Revolusi Mental (KPRM) di daerah.
c. Pembentukan 5.144 Praja menjadi Calon Kader Pelopor Revolusi Mental
(KPRM).

Disamping itu juga melakukan penguatan tentang ideologi Pancasila dalam:

a. Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2015 bagi 85 Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati, dengan jumlah alumni s.d Tahun 2015 sebanyak 6.467 orang.
b. Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2016 bagi 197 Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati, dengan jumlah alumni s.d Tahun 2016 sebanyak 6.664 orang.
c. Pembekalan pendalaman Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pemerintaha Daerah bagi 21.526 Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
d. Pembinaan bagi perangkat desa dan Camat seluruh Indonesia

Disisi lain juga melakukan penguatan bagi forum kemasyarakatan di daerah seperti pada:
a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah terbentuk di 34 Provinsi (100%) dan 500 Kab/Kota (97.27%);
b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) telah terbentuk di 34 Provinsi (100%) dan 422 Kab/Kota (82.10%);
c. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) telah terbentuk di 32 Provinsi (94,11%) dan 327 Kab/Kota (63,61%);
d. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) telah terbentuk di 28 Provinsi (82.35%) dan 60 Kab/Kota. (11.67%).

3. Perppu terbit bukan semata-mata untuk mencabut Ormas, namun sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Ormas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Perppu ini berlaku secara umum kepada setiap Ormas yang ada di Indonesia dan tidak ditujukan terhadap Ormas tertentu

Penerbitan Perppu lebih bertujuan untuk menertibkan Ormas-ormas yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 sekaligus peringatan terhadap Ormas-ormas yang akan mempunyai niat untuk menyebarkan paham, ajaran, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Salah satu penekanan pemerintah dalam hal Perppu ini adalah gerakan radikalisme yang mudah menyusup ke gerakan-gerakan ormas yang ada. Untuk itu Perppu ini sangat penting untuk mengantisipasi penyebaran radikalisme yang bertentangan dengan ideology bangsa.

4. Dulu juga saat ada pernyataan kalau ada ormas anti pancasila “Gebuk” saja, itu seperti kata-kata era orba?

Tujuan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah bentuk penegasan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bagi bangsa Indonesia. Presiden juga bahkan akan menindak munculnya pelbagai gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) maupun ormas anti Pancasila.

Jadi tidak bermaksud untuk mengembalikan pola-pola orde baru yang melakukan tindakan otoriter terhadap yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Semata-mata semangatnya adalah memperkuat ideologi Pancasila, karena itu adalah bagian dari Sumpah Presiden untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.

Saya rasa Bapak Presiden tidak pernah memberikan angin segar kepada PKI, justru beliau sangat tegas atas pelarangan keberadaan paham komunisme yang memang merupakan amanat dari Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

B. PENANGANAN KASUS-KASUS MAKAR

1. Pemerintah pernah menindak beberapa orang dengan tudingan makar. Bagaimana kabar kasus tersebut?

Sebaiknya dikonfirmasi kepada pihak kepolisian, karena ini menyangkut masalah hukum yang berkaitan terhadap indikasi kejahatan keamanan negara sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 107.

2. Bagaimana pula dengan penindakan terhadap Saracen?

Saracen adalah jaringan yang sangat terorganisir, siapa pun boleh mengeluarkan pendapat dalam media sosial, asal tidak melakukan fitnah, penebaran kebencian dan adu domba. Kita percayakan kasus Saracen ini kepada Kepolisian. Biarkan kepolisian memproses hal tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Apakah itu tidak mengancam kebebasan berpendapat? Mengapa?

Tentu saja tidak, justru hal tersebut bertujuan untuk memastikan ketertiban di masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa yang beradab, tanpa fitnah dan adu domba. Indikasi proses pidana terhadap Saracen kita serahkan sepenuhnya kepada Kepolisian.

4. Sepertinya pemerintah semakin anti kritik? Bukankah kebebasan berpendapat dijamin undang-undang?

Pemerintah tidak anti kritik, justru sangat terbuka dan transparan dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan. Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 E bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Presiden juga sangat terbuka kepada masyarakat dan siapapun boleh mengkritik Presiden atas kinerja yang diemban pemerintah. Yang tidak boleh dilakukan adalah fitnah dan menebar kebencian.

C. PAKET KEBIJAKAN EKONOMI 16

1. Paket kebijakan ekonomi jilid 16 bicara tentang upaya percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah. Sebelumnya, Anda pernah menyinggung bahwa Pemda ada kalanya menghambat investasi di sektor perumahan. Apakah hal yang sama terjadi juga di bidang lainnya?

Pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid ke-16 mengenai Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Tujuannya untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mendukung investasi di daerah seperti melakukan percepatan perizinan dan membatalkan Peraturan daerah/ Peraturan Kepala Daerah yang menghambat investasi .

Hal ini diharapkan mampu memperbaiki iklim usaha di Indonesia karena dengan semakin mudahnya investor mengurus perizinan, tingkat kepercayaan investor untuk menjalankan usahanya di Indonesia pun akan semakin meningkat

2. Seperti apa biasanya modus Pemda memperlambat penerbitan perizinan berusaha?

Permasalahan dan Modus dalam hambatan Hambatan investasi antara lain :
a. Adanya Perda yang tidak sesuai dengan peraturan yang diatasnya, yaitu tidak semua kewenangan dilimpahkan kepada PTSP, tapi masih dipegang oleh kepala Daerah. Contoh pemberian izin prinsip dan izin lokasi.
b. Tidak terintegrasi Tim Teknis dlm melaksanakan tugas dan fungsinya.
c. Adanya kecenderungan tenaga teknis dari OPD teknis tidak mau bekerjasama.
d. Adapun Modus yang sering dilakukan adalah memperpanjang prosedur dan memperpanjang waktu penerbitan perizinan, serta biaya yang tinggi atas perizinan.

3. Apakah Pusat berwenang untuk memberikan sanksi bagi Pemda? Seperti apa sanksinya?

Sesuai Pasal 36 PP 12 Tahun 2017dimana menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administrasi apabila KDH tidak memberikan izin sesuai dengam ketentuan.

Jenis sanksi sesuai Pasal 45 PP 12/2017 adalah teguran sampai dengan pengambilalihan kewenangan perizinan sesuai dengan kewenangannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *