Tjahjo Kumolo

Mendagri Luncurkan SIPD, Ketua KPK Lempar Pujian: Ini Idaman Jokowi

Jakarta РSistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD resmi diluncurkan. Sistem ini disebut-sebut sebagai realisasi janji kampanye Presiden Jokowi.

“Ini kan janji kampanye Pak Jokowi yang oleh Kemendagri kita jabarkan supaya daerah paham kalau e-planning, e-budgeting itu sangat sangat penting,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam kegiatan tersebut yang diselenggarakan di Grand Paragon Hotel, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Sistem tersebut disebut Tjahjo dalam rangka membangun tata kelola pemerintah terutama di daerah menjadi lebih baik. Di sisi lain, Tjahjo prihatin lantaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah diterapkan di daerah tetapi masih ada yang ‘bermain mata’ mencari celah untuk korupsi.

“PTSP semua sudah ada tapi kok masih ada saja pertemuan empat mata. Harusnya kan nggak boleh,” kata Tjahjo.

Dalam kegiatan itu Tjahjo mengundang para pejabat daerah setingkat sekretaris daerah hingga inspektoratnya. Sistem itu diharapkan Tjahjo dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi yang efektif dan efisien.

“Saya kira mengundang (para pejabat daerah) semua ini mengingatkan kembali. Ini kan mulai memasuki tahun anggaran 2020 supaya bisa lebih maksimal,” imbuh Tjahjo.

Ketua KPK Sebut Sistem itu Diidamkan Jokowi

Di tempat yang sama hadir pula Ketua KPK Agus Rahardjo yang disebut Tjahjo diundang khusus untuk memberikan arahan pada para pejabat daerah tersebut. Agus menyampaikan bila sistem itu akan memberikan transparansi bagi publik bagaimana pemerintah daerahnya bekerja.

“Sebetulnya sistem ini sudah diidam-idamkan Pak Jokowi pada waktu mau jadi presiden yang pertama,” kata Agus.

Agus memuji peluncuran sistem itu sebagai langkah awal upaya pemerintah menyediakan informasi yang transparan. Dia berharap program-program pemerintah daerah nantinya dapat dipantau dengan lebih efektif dan efisien.

“Paling tidak kemudian kalau sistem ini berjalan, rakyat itu bisa melihat cara daerah, ini baru daerah kan, karena yang namanya kementerian/lembaga belum ada,” ucap Agus.

Dalam sistem itu, Agus menyebut pemerintah daerah wajib menyampaikan semua informasi mengenai kegiatan dan implementasinya. Di sisi lain masyarakat setempat akan memantau perkembangannya.

“Yang lebih penting lagi kemudian rakyat itu tahu nanti hasilnya apa dari setiap kegiatan itu. Ya kalau menganggarkan pendidikan 20 persen ya bener nggak? Kemudian itu ada peningkatan kualitas pendidikan, ada peningkatan mengenai apa?” ucap Agus.

“Ini sistem yang bagus, perlu dikembangkan mencakup pemerintah pusat. Oleh karena itu sistem keuangan negara juga perlu dibuat seperti itu. Ini satu langkah yang bagus,” imbuhnya. (Detik.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.