Tjahjo Kumolo

Mendagri Ingatkan Kerja Pelayanan Jangan Terpengaruh Tahun Politik

JAKARTA – Tahun 2018, adalah tahun politik. Tapi, kerja pelayanan pada publik jangan sampai terganggu. Justru ditahun politik, kerja pelayanan harus ditingkatkan. Mesti lebih baik lagi. Sebab bagaimana pun, Kementerian Dalam Negeri menjadi salah satu kementerian yang disorot dalam tahun politik ini.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi kata sambutan di acara pelantikan pejabat eselon II dan III di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu (3/1). Menurut Tjahjo, tahun ini, adalah tahun krusial.

Sebab di 2018 ini, ada dua agenda politik penting yang akan menentukan masa depan konsolidasi demokrasi di Tanah Air. Tjahjo minta, jajarannya di Kemendagri tak terpengaruh oleh dinamika politik yang terjadi. Justru di tahun politik ini, kerja pelayanan harus lebih baik lagi. Ada banyak pekerjaan yang harus disiapkan Kemendagri di tahun politik.
Terutama yang terkait dengan agenda politik, Pilkada dan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Tjahjo mencontohkan hal yang harus dipersiapkan segera adalah peningkatan Plt gubernur yang akan menggelar Pilkada.

“Tahun ini tahun politik. Agustus sudah parpol mengusung capres dan cawapres, anggota DPR, DPRD, DPD. Diawali dengan Pilkada serentak di 171 daerah. Saya minta untuk Pak Sekjen dan Pak Soni (Dirjen Otda Sumarsono-red) untuk mempercepat, nanti akan kita lantik pertama 15 januari ini karena masa jabatan Gubernur Kalbar selesai. Dicek semua, kita harus menyiapkan Plt-nya di 7 daerah supaya tidak terhambat mulai sekarang diajukan Kepresnya supaya bisa cepat sesuai target paling lambat h-1 atau habisnya yang bersangkutan,” tuturnya.

Bahkan Tjahjo meminta, di tahun politik, jajarannya harus lebih banyak turun ke lapangan, memastikan agenda kerja Kemendagri berjalan maksimal. Karena di tahun politik ini, Kemendagri harus memastikan hak pilih warga terjamin lewat data kependudukannya. Dalam hal ini, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab.

Selain itu, Kemendagri harus menjaga stabilitas dengan mengoptimalkan deteksi dini yang jadi tanggung jawab Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Jangan sampai, hanya karena ada satu atau beberapa orang warga tidak bisa memilih karena tidak merekam datanya, opini yang berkembang di publik lain. Ini harus diantisipasi.

“Teman-teman sekalian dari Ditjen yang ada tetep jalan program tapi diperbanyak ke bawah, intinya membantu Polpum, Otda membantu Dukcapil. Karena kunci sukses tahun politik ini satu orang teriak-teriak hak pilihnya enggak dapet bisa merusak secara opini,” kata Tjahjo. (pojoksatu.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *