Tjahjo Kumolo

Mendagri Beri Kuliah ‘Nawacita’ di Hadapan Siswa Sesko TNI

Bandung – Di hadapan puluhan perwira menengah yang merupakan siswa Sekolah Komando TNI, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menguraikan intisari Nawacita yang sudah digariskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Tjahjo, Nawacita sendiri merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas. Semua program pemerintah, kiblatnya pada Nawacita.

” Nawacita dalam pelaksanaan keamanan nasional, titik tekannya dalam rangka mendukung keamanan nasional,” kata Tjahjo, di hadapan para perwira menengah berpangkat kolonel, di Sekolah Komando (Sesko) TNI, di Bandung, Senin, (13/11).

Tentu saja kata dia, Kementerian Dalam Negeri yang dipimpinnya, memiliki tanggung jawab, untuk ikut serta mewujudkan itu. Beberapa langkah strategis sudah dilakukan dalam mendukung itu. Langkah tersebut antara lain, melakukan penguatan kepada Pemerintah Daerah. Dan, melakukan program aksi pencegahan radikalisme terorisme. Presiden Jokowi sendiri, menurut Tjahjo, menaruh perhatian besar pada masalah keamanan nasional. Khususnya penguatan pertahanan negara. Terutama pertahanan negara di garis depan yang berbatasan langsung dengan negara lain.

” Insya Allah, di awal tahun 2019, pusat pertahanan kita di Natuna, Morotai dan lain-kain harus diselesaikan dengan baik,” katanya.

Masalah keamanan nasional ini, lanjut Tjahjo sangat penting. Bahkan, sangat strategis karena menyangkut kedaulatan sebuah negara. Seiring perubahan, terutama ketika reformasi bergulir yang diikuti diterapkannya otonomi daerah, ada banyak perubahan. Dan, perubahan itu juga menyentuh pada masalah keamanan. Tapi, harus diakui kata Tjahjo, penguatan otonomi daerah punya berpengaruh juga pada masalah keamanan. Kepala daerah yang dipilih langsung kadang kurang peka.

” Ada penguatan pemerintah daerah. Setelah reformasi ini, kepala daerah kadang- kadang kurang peka,” kata dia.

Padahal dulu, ketika era Orde Baru, ibaratnya gelas pecah saja, bisa langsung terdeteksi. Dulu memang pola pemilihan kepala daerah tak seperti sekarang yang dipilih langsung. Dulu, untuk memastikan daerah A atau B di isi oleh siapa, dikaji dulu dengan cermat, daerah bersangkutan itu apakah masuk kategori merah, kuning, hijau atau biru. Jika merah, maka yang akan diangkat jadi kepala daerah, biasanya dari TNI.

” Dulu, ketika mau angkat kepala daerah, dibuka dulu peta area kerawanannya. Kalau area merah, maka yang jadi kepala daerah, dari TNI,” kata dia.

Sekarang, lanjut Tjahjo, semua sudah berubah. Kepala daerah tergantung partai. Ia dipilih lewat Pilkada. Karena itu, meski pola pengangkatan kepala daerah sudah berubah, Tjahjo berharap, kepala daerah tetap berperan aktif dalam masalah keamanan. Karena bagaimana pun, tanggung jawab menciptakan stabilitas adalah tanggung jawab kepala daerah. Maka yang harus dilakukan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), benar-benar harus difungsikan dengan baik. Koordinasi dan sinergi harus dibangun.

” Peran aktif kepala daerah harus kita butuhkan. Di tingkat Forkompimda juga sama. Harus saling koordinasi dengan TNI dengan seluruh matranya. Dengan polisi. Dengan tokoh masyarakat,” kata Tjahjo.

Harus diakui kata Tjahjo, banyak ancaman yang mengancam kedaulatan NKRI. Ancaman itu diantaranya, radikalisme, terorisme, narkoba, korupsi, dan lainnya. Narkoba misalnya sudah jadi ancaman yang sangat serius. Sebab per hari, 60 orang meninggal, karena narkoba.

” Begitu mudahnya narkoba masuk, lewat Malaysia ke negara kita. Orang asing pun sama. Dari Nusakambangan ada instruksi jihad, kalau tak bisa jihad ke Suriah, bisa dinegara kita. Belum lagi soal ancaman dari paham yang ingin mengganti Pancasila,” kata dia.

Tjahjo pun menyebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan oleh pemerintah. Kata, Tjahjo, pemerintah tak asal bubarkan. Tapi pembuahan HTI itu setelah melewati proses yang panjang. Termasuk mengumpulkan bukti-bukti kuat. Baru setelah ada bukti, pemerintah bertindak. Keluarnya Perppu Ormas salah satunya karena itu.

” HTI sepuluh tahun dibiarkan. Kalau dibiarkan eksesnya serius. Banyak ormas sejenis, yang dalam mukadimahnya ingin ganti rubah ideologi kita. Tapi ketika pemerintah bertindak, jangan kesankan pemerintah, musuhi kebebasan,” katanya.

Tjahjo pun kemudian, meminta salah satu staf, untuk memutar rekaman acara HTI yang digelar di Senayan, Jakarta. Usai rekaman diputar, Tjahjo berkata, ” Di rapat polkam ini dibahas berulang kali, siapa yang danai. Hebatnya, acara di Senayan, diliput TVRI. Ini Indonesia,” kata Tjahjo. (Kemendagri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *