Tjahjo Kumolo

Mendagri: ASN Netral dalam Politik, Tapi Harus Berpihak dalam Konteks sistem Birokrasi dan Pemerintahan

Mendagri Tjahjo Kumolo mencoba meluruskan makna netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sering menjadi sorotan publik dalam masa Pemilu Presiden 2019. Menurut Mendagri, netralitas ASN berlaku dalam konteks politik. Netral tidak ikut kampanye pileg dan pilpres, kecuali kepala daerah tetapi harus ijin Pimpinan di atasnya dan pemberitahuan kpd KPU serta PanWas. Tetapi netralitas ASN tidak berlaku dalam konteks sistem birokrasi dan pemerintahan baik di tingkat pemerintah kabupaten/kota, tingkatk propinsi dan pusat, dalam arti ikut mendukung dan sosialisasi program kebijakan pimpinan daerah dan pimp pusat.

Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Se- Indonesia Tahun 2019, di Hotel Rich Jogyakarta, Sabtu (2/3/2019).

Dijelaskan Mendagri, Netral adalah kata sifat yang secara etimologis memiliki arti dan makna tidak berpihak, tidak berwarna, bebas (tidak terikat). Makna netralitas ASN ini berlaku dalam konteks politik pemilu. “Posisi ASN dalam konteks pemilu serentak harus netral mengikuti UU dan PKPU serta aturan yg dikeluarkan Bawaslu, bahwa ASN tidak boleh ikut kampanye dukung pasangan calon pilpres khususnya,” ujar Mendagri.

Hanya saja, dalam konteks pekerjaan birokrasi, ASN sejatinya adalah profesi yang tidak bebas karena ASN terikat pada tugas dan kewajiban menjalankan seluruh peraturan dan program presiden, menteri dan kepala daerah. “ASN harus tegak lurus pada kebijakan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota sbg atasannya, dan ikut bertanggungjawab mensosialisasikan dan menjaga keputusan pembangunan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota yang merupakan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah,” tegas Mendagri.

“Birokrasi harus berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat. Birokrasi harus satu warna tegak lurus pada NKRI”, lanjut Mendagri.

Dengan demikian, menurut Mendagri, sesungguhnya Birokrasi/ASN tidak netral atau tidak bebas. Karena mereka terikat pada aturan, taat pada tugas pokok menjalanakan seluruh program pemerintahan dari pusat sampai desa, siapapun dan darimanapun pemimpinnya.

“Seorang ASN sangat tidak etis jika mencela Pemerintah, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sudah jelas arahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla : ingin menjalankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, taat kepada hukum membangun reformasi birokrasi”, pungkas Tjahjo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.