Tjahjo Kumolo

Mendagri Akan Evaluasi APBD DKI Rp77 Triliun Jika Anggaran Tak ….

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan akan mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 yang diputus sebesar Rp 77,117 triliun. Tjahjo mengatakan, pos-pos anggaran yang direncanakan dalam draft APBD harus merepresentasikan kepentingan masyarakat dan mendukung program strategis nasional. Jika dua hal tersebut tidak terpenuhi, maka ia berhak untuk memangkas anggaran daerah.

“APBD DKI termasuk daerah lain harus dibahas bersama DPRD, kalau tidak bisa dibahas dengan DPRD bisa lewat Pergub. Setelah diputus oleh DPRD baru diserahkan kepada Mendagri, kami akan mengoreksi,” kata Tjahjo di Red Top Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

Sebelumnya, pembahasan APBD DKI menuai banyak sorotan karena melambungnya sejumlah pos anggaran. Salah satu yang paling dikritisi adalah anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dipatok sebesr Rp 28,5 miliar, padahal sebelumnya hanya Rp 2,3 miliar saja. Anggaran sebesar itu untuk menggaji tim beranggotakan 73 orang dengan masing-masing bayaran Rp 24 juta per bulan.

Belum lagi anggaran perbaikan kolam ikan di gedung DPRD DKI yang mencapai Rp 620 juta dan akhirnya dihapuskan. Anggaran kunjungan kerja aggota DPRD yang awalnya Rp 107,7 miliar dalam pembahasannya dipangkas menjadi Rp 64,7 miliar.

“Kalau kami pengawasannya perencanaan itu baru kami koreksi, kalau hukum ya ada KPK, Kejaksaan dan sebagainya,” kata dia.

Sementara terkait anggaran perbaikan kolam ikan tersebut, Tjahjo sepakat harus dihapus. Lebih baik anggaran sebesar itu digunakan untuk pengadaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi masyarakat ibu kota yang membutuhkan. “Di jakarta lebih baik untuk mck, masih banyak masyarakat yang membutuhkan,” ujar Tjahjo.

Diketahui tahun lalu, dalam evaluasi APBD DKI 2017, Kemendagri memangkas sejumlah pos anggaran. Perbaikan kolam ikan ternyata juga dianggarkan dalam APBD 2017 sebesar Rp 500 juta, dan dipangkas menjadi Rp 300 juta. Selain itu, anggaran sopir anggota DPRD DKI juga dicoret.
(Okezone)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *