Tjahjo Kumolo

Kuliah Umum Mendagri Selaku Kepala BNPP di IPB, Catatan

CATATAN MENDAGRI SELAKU KEPALA BNPP
ACARA KULIAH UMUM IPB
Bogor, 2 Mei 2018

I. ARAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA

1. Merupakan penjabaran dari agenda strategis Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi – JK.
2. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteran, dan lingkungan.
3. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas (KISS) antar pemangku kepentingan.

4. STRATEGI:
a. Penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara
b. Pembangunan kawasan perbatasan dengan prioritas 10 PKSN.

5. PRIORITAS:
a. Menjamin keutuhan penegakan NKRI;
b. Penegakan pertahanan, keamanan, internasional dan regional;
c. Pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan;
d. Peningkatan daya saing masyarakat.

6. TARGET
a. Percepatan penyelesaian dan penegasan batas wilayah darat, laut, dan udara;
b. Peningkatan kualitas diplomasi dan kerjasama batas wilayah negara;
c. Koordinasi pengelola perbatasan negara;
d. Pengembangan 10 PKSN dan perdagangan lintas batas negara;
e. Membuka Isolasi LOKPRI, (Infrastruktur, SDM, Ekonomi);
f. Pembangunan 7 PLBN Terpadu dan kawasan pendukung.

7. SASARAN PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN TAHUN 2015-2019
a. Percepatan Penyelesaian dan Penegasan Batas Wilayah Negara;
b. Pembangunan sarpras sosial dasar;
c. Pembangunan sarana prasarana perekonomian sektor unggulan;
d. Pembangunan Sarana Prasarana kewilayahan;
e. Pembangunan sarana prasarana pendukung strategis.

8. ISU PENGELOLAAN PERBATASAN
a. Batas Wilayah Negara
Penyelesaian Batas Darat, Laut, Udara dan Pemanfaatannya;
b. Lintas Batas Negara
Pembangunan Pos Lintas Batas Terpadu dan antisipasi Criminal border;
c. Pembangunan Kawasan Perbatasan
Kedaulatan pangan; Kedaulatan energi; Pembangunan infrastruktur; Konektivitas; dan Kedaulatan wilayah.
d. Kelembagaan

9. PROGRAM PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA
1) Pembangunan 7 PLBN Terpadu.
2) Penyiapan Masterplan pembangunan 9 PLBN.

10. KELEMBAGAAN
Dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dan HOC

II. PENUTUP

1. Optimalisasi, kerja keras dan keterpaduan perencanaan/ pelaksanaan antar K/L dan Pemerintah Daerah serta masyarakat/ dunia usaha.
2. Mekanisme Pengelolaan Perbatasan Negara yang terkoordinasi dan terpadu.
3. Kelemahan dan keterbatasan diperbaiki.
4. Diupayakan koordinasi optimal guna mencapai target RPJMN Tahun 2015-2019.

TJAHJO KUMOLO

Sumber foto: ANTARA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *