Tjahjo Kumolo

Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Model Nasional 2018

CATATAN MENDAGRI
ACARA
KONSOLIDASI PERENCANAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL (KP3MN) TAHUN 2018
Yogyakarta, 13 Maret 2018

I. PENGANTAR
1. Tahun 2018 merupakan tahun terakhir melaksanakan amanah Nawa Cita.

2. Tahun 2018 Pemerintah menargetkan pertumbuhan perekonomian nasional diatas 5,5%.

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data realisasi investasi sepanjang 2017 mencapai Rp 692,8 T. Melampaui target Rp 678,8 T.

4. Pemerintah menetapkan target realisasi investasi tahun 2018 menjadi Rp 765 T. Meskipun masih terdapat beberapa provinsi yang capaian kinerja realisasi investasi rendah.

II. ATENSI MENDAGRI
1. Kemendagri menerbitkan 5 Permendagri terkait pencabutan 37 Permendagri yang menghambat investasi dan birokrasi.

2. Tengah dilakukan pembentukan SATGAS Percepatan Berusaha. 8 Prov dan 74 Kab/Kota telah menerbitkan keputusan KDH tentang Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 26 Prov dan 440 Kab/Kota belum membentuk Satgas.

3. Pembentukan SATGAS diharapkan dapat:
a. Inventarisasi dan evaluasi Perda dan PerKada yang menghambat percepatan pelaksanaan berusaha.
b. Menyiapkan Raperda tentang reformasi perijinan.
c. Mempersiapkan langkah-langkah strategis serta prasarana pendukung dalam perijinan online single submission.
d. Melakukan percepatan layanan perijinan.

4. PTSP perlu didorong ke arah lebih baik, antara lain dengan mendorong pendelegasian wewenang perijinan investasi kepada PTSP.

5. DPMPTSP menerapkan manajemen PTSP:
a. Pelaksanaan Pelayanan;
b. Pengelolaan Pengaduan dan Informasi;
c. Pengawasan Internal;
d. Penyuluhan Kepada Masyarakat; dan
e. Pelayanan Konsultasi.
f. DPMPTSP hendaknya menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE).

6. Kemendagri terus mendorong KDH:
a. Segera membentuk DPMPTSP;
b. Mendelegasikan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP;
c. Memberikan dukungan pendanaan dan sarana prasarana;
d. Pembangunan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan; serta
e. Penyediaan SDM memadai.

7. Dalam rangka KP3MN, PTSP diminta memenuhi 3 prinsip utama:
a. Terencana. KDH wajib menempatkan program PTSP sebagai program prioritas daerah.
b. Terintegrasi. Pengintegrasian layanan PTSP dengan institusi lain terkait layanan publik.
c. Terpercaya, Berdaya saing dan Bebas Korupsi.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *