Tjahjo Kumolo

Kiprah Kemendagri Mengawal Konsolidasi Demokrasi

Jakarta – Tahun 2017, sebentar lagi akan ditinggal kan. Tahun baru, 2018, sebentar lagi di jelang. Hiruk pikuk tahun 2017 pun sebentar lagi bakal jadi jejak kenangan.Bagi Kementerian Dalam Negeri sendiri, tahun baru, adalah tahun kerja dengan tantangan yang lebih besar lagi.

Sebab, di tahun baru, ada dua agenda besar, yakni pemilihan kepala daerah di 171 daerah dan tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 yang juga digelar serentak. Kemendagri, tentu terkait erat dengan dua hajatan besar politik. Dan, punya tanggung jawab memastikan dua agenda pesta demokrasi itu bisa berjalan sukses, aman dan demokratis.

Banyak yang sudah dikerjakan Kemendagri sepanjang tahun 2017. Koran Jakarta, mencoba membedah jejak kerja Kemendagri selama tahun 2017. Pada 18 Januari, adalah awal Kemendagri mulai ikut mengawal proses demokrasi di Tanah Air. Di tanggal itu, Tim Seleksi calon penyelenggara pemilu, mulai melakukan tes wawancara terhadap para calon penyelenggara yang mendaftar.

Menurut Sekretaris Timsel, Soedarmo, seleksi dilakukan transparan. Masih terkait dengan bidang politik, 19 Januari, Mendagri Tjahjo mewakili pemerintah mulai membahas RUU Pemilu dalam Rapat Panja RUU Pemilu di DPR. Memastikan layanan dan roda pemerintahan tak terganggu karena Pikada, pada 28 Februari, Mendagri mengevaluasi kinerja Plt Gubernur yang bertugas di daerah yang akan menggelar pemilihan.

Hasil evaluasi, kinerja Plt dinilai cukup baik, bisa menjaga netralitas PNS dan mendukung persiapan Pilkada. Akhir 30 Januari, Mendagri kembali melantik tiga Penjabat Gubernur yang akan bertugas di Papua Barat Gorontalo dan Banten sampai dilantiknya gubernur hasil Pilkada. Pada 1 Februari, Kemendagri mengeluarkan kebijakan tentang surat keterangan atau Suket pengganti e-KTP.

Suket bisa keluarkan camat setelah dapat mandat dari kepala dinas. Kebijakan itu, untuk memastikan hak pilih warga terjamin. Pada 2 Februari, Timsel mengumumkan 14 calon komisioner KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. Pada 14 Maret 2017, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sumarsono mengungkapkan, Kemenangan telah mengirimkan tim pemantau Pilkada 2017 yang dikirim ke 101 daerah.

Tim ini akan memantau sampai hari pemungutan yang ditetapkan pada 15 Februari. Sementara pada 6 Maret, Mendagri kembali menunjuk Dirjen Otda, Sumarsono untuk menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta, selama petahana cuti kampanye. Di tanggal yang sama, Mendagri mengumumkan proses lelang blanko e-KTP dalam proses finalisasi.

Pada 12 Maret, digelar uji coba e-Pikades di Bogor. Pada 15 Februari, Mendagri paparkan hasil evaluasi Pilkada yang berjalan sukses. Pada 20 Maret, Mendagri umumkan progres perekaman e-KTP. Setelah melewati proses berliku, pada 5 April, DPR tetapkan anggota KPU dan Bawaslu terpilih. Menyikapi itu, Mendagri menegaskan pemerintah secepatnya melantik penyelenggara pemilu yang baru.

Masih di bulan April, rencana kenaikan dana bantuan partai mulai disosialisasikan. Tanggal 19 April, pemungutan suara putaran dua Pilkada DKI Jakarta digelar, Mendagri imbau warga jangan takut datang ke TPS. Sementara pada 24 April, Kemendagri umumkan perekaman e-KTP meningkat. Dari 187 warga wajib e-KTP, yang sudah merekam sebanyak 97,09 persen.

Pada 5 Mei, Mendagri mengungkapkan ada organisasi kemasyarakatan yang bermasalah tengah dibahas di Kemenkopolhukam. Tak lama setelah itu, pada 8 Mei, pemerintah umumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pada 9 Mei, Mendagri lantik Djarot Saiful Hidayat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, karena Ahok telah ditahan.

Dan, pada 12 Mei, Presiden melantik gubernur terpilih hasil Pilkada 2017 tahap pertama. Pada 30 Mei, Pansus RUU Pemilu sepakati tambahan 15 kursi DPR. Pada 6 Juni, pemerintah dan DPR sepakat, anggota KPU dan Bawaslu ditambah. Anggota KPU ditambah dari 7 orang menjadi 11 orang. Sementara anggota Bawaslu dari 5 orang menjadi 9 orang.

Tanggal 15 Juni Djarot Saiful Hidayat dilantik jadi Gubernur DKI Jakarta sampai Oktober 2017. Peristiwa penting lainnya yang terjadi pada bulan Juli, tepatnya 10 Juli, pemerintah terbitkan Perppu Ormas. “Perppu Ormas untuk menindak ormas anti Pancasila,” kata Tjahjo. Jejak penting lainnya yang terjadi di tahun 2017, pada 21 Juli dini hari, RUU Pemilu disahkan jadi UU.

Pada 22 Agustus, Mendagri ungkapkan tinggal 5,69 persen dari total penduduk Indonesia wajib e- KTP belum merekam datanya. Pada 24 Agustus, Mendagri diwakili Plt Sekjen Kemendagri melantik sekaligus memberhentikan Bupati Buton terpilih yang telah ditahan KPK. Pada 10 September, Mendagri umumkan bahwa 175 juta warga telah melakukan perekaman e-KTP. Pada 23 Oktober, Kemendagri mengeluarkan kebijakan, menyebar lulusan IPDN ke wilayah perbatasan.

Peristiwa penting lainnya di bulan Oktober, tepatnya 24 Oktober Perppu Ormas disahkan jadi UU. Pada 23 November, Kemendagri umumkan tinggal 3,6 persen dari 189 juta penduduk wajib e-KTP yang belum merekam. Pada 24 November, Mendagri serahkan DAK2 ke KPU. Pada 15 Desember, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo serahkan DP4 yang akan digunakan untuk penyusunan daftar pemilih pemilu 2019.

Saat menghadiri launching buku DKPP, Menteri Tjahjo minta calon kepala daerah yang melakukan politik uang dan kampanye SARA di diskualifikasi. Di akhir Desember, Menteri Tjahjo sepertinya bisa bernafas lega, sebab anggaran untuk Pilkada 2018, telah clear. (Koran Jakarta)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *