Tjahjo Kumolo

Kewenangan Menangkap BIN Sama dengan Penculikan

TEMPO Interaktif, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak pemberian kewenangan khusus  kepada Badan Intelejen Negara. Penolakan itu disampaikan melalui Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo khususnya untuk pasal penangkapan dan penahanan. Menurut Tjahjo, pasal tersebut rawan digunakan untuk penculikan.

“Kewenangan khusus BIN untuk menangkap, menahan dan penyadapan menunjukkan masih kuatnya paradigma intel yang menginteli warga negaranya sendiri,” kata Tjahjo melalui pesan singkat kepada Tempo, Senin 28 Maret 2011.

Tjahjo juga melihat kewenangan itu menunjukkan bila intelejen Indonesia belum mampu menjadi intel kelas dunia atau modern. Namun masih berkutat pada kegiatan telik sandi. “Pasal itu memperlihatkan kalau intelejen kita belum optimal melakukan deteksi prilaku negara lain yang dengki dan mengancam NKRI,” ujarnya.

Dalam Rancangan Undang-Undang Intelejen, pemerintah memasukkan usul kewenangan penangkapan dalam Pasal 15. Kewenangan itu disamarkan dengan wewenang melakukan pemeriksaan intensif selama 7 x 24 jam.

Namun menurut Tjahjo, penangkapan dan penahanan selama tujuh hari itu tidak jauh dari perilaku penculikan. Karena setelah ditangkap, orang yang bersangkutan tidak bisa memberi kabar kepada siapa pun mengenai keberadaannya. “Mengambil orang dari satu tempat tanpa surat perintah, tanpa identitas penangkapnya, tidak diberitahu di mana tempat interogasinya, tanpa pengacara, tanpa anak istri tahu, walau cuma 7 x 24 jam  apa bedanya dengan penculikan?” kata dia.
CORNILA DESYANA

Sumber: Tempo Interaktif, Senin, 28 Maret 2011 | 14:39 WIB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.