Tjahjo Kumolo

Ini Gagasan Bung Karno tentang Peran Perempuan di Bidang Politik

JATINANGOR – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintahan kepada Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden RI kelima. Prosesi pemberian gelar doktor kehormatan dilakukan di Balairung Rudini, melalui sidang senat terbuka di kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (8/3).

Dalam sidang senat, Megawati sempat memberikan orasi ilmiahnya. Mega merasa terhormat atas pemberian gelar doktor kehormatan dari IPDN. Apalagi, penganugerahan gelar doktor bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang merupakan peringatan atas pengakuan hak politik bagi kaum perempuan di dunia. Kata dia, Hari Perempuan Sedunia, mengingatkan dirinya pada tulisan yang pernah dibuat ayahnya pada 1928

“Pada tahun 1928, Bung Karno membuat tulisan yang berjudul Kongres Kaum Ibu,” kata Megawati.

Dalam tulisan tersebut, kata dia, Bung Karno menjelaskan, persoalan emansipasi perempuan tidak hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan. Tapi persoalan emansipasi perempuan bagian dari emansipasi bangsa. Artinya, keterlibatan dan kesadaran dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki mewujudkan bangsa Indonesia yang Merdeka.

“Gagasan Bung Karno tersebut menjadi landasan bagi saya dalam berpolitik,” ujarnya.

Mega menegaskan, politik tidak boleh diskriminatif. Justru politik harus membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat. Rakyat adalah rakyat. Seluruh rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap rakyat memikul tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi pada kepentingan nasional. Ruang dan akses bagi rakyat terhadap keputusan-keputusan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, juga mental dan spiritual. Ini hanya dapat terjadi jika pemerintah membukanya. Atau dalam kata lain, kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah harus mampu menjamin, melindungi dan memastikan partisipasi rakyat dalam pembangunan.

“Sebagai ketua umum partai, saya pengalaman terhadap permasalahan perempuan ini. Seperti sekarang saja, dari 2018 sampai 2019 disebut tahun politik. Antara lain, untuk memeuhi persyaratan di caleg selalu saya mengalami kesulitan. Saya juga tahu dirasakan oleh para pimpinan partai dengan kuota 30 persen itu,” katanya. (kemendagri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *