Tjahjo Kumolo

Indeks Demokrasi Indonesia, Catatan Mendagri

CATATAN MENDAGRI
ACARA
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SOSIALISASI
HASIL INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2016

Jakarta, 5 Desember 2017

I. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)

  1. Sejalan dengan RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
  2. Strategi mewujudkannya melalui pembangunan demokrasi dengan prioritas melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik.
  3. Pemerintah menyusun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk mengukur secara obyektif dan empirik kondisi demokrasi tingkat provinsi.
  4. IDI dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia yang berciri khas Indonesia.
  5. IDI sebagai alat bantu menunjukkan seberapa demokratis atau tidak demokratis sebuah Negara.
  6. Potret IDI 2016 terlihat fluktuatif. Tidak satupun provinsi mengalami pertumbuhan stabil secara linear.
  7. Kapasitas daerah menentukan arah perkembangan demokrasi di wilayah masing-masing. Gambaran dibaca sebagai belum stabilnya kondisi demokrasi di Indonesia.

II. ARAHAN

  1. Perlu usaha keras pemimpin serta WNI untuk membangun budaya politik demokratis, agar penguatan demokrasi yang kita peroleh (70,09) dapat ditingkatkan.
  2. Hal terpenting yaitu memonitor dinamika dan fluktuasi, memahami faktor-faktor penyebab, serta membuat kebijakan yang menjawab persoalan.
  3. Bagi Indonesia, paling penting adalah memastikan demokrasi tetap berada dalam lintasan (trajektori) menuju keadaan lebih baik.
  4. Pemerintah memberikan penghargaan kepada 10 provinsi. Ke-10 provinsi tersebut adalah:
    a. Capaian IDI “Baik” : DIY, NTT, Kep. Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan.
    b. Capaian kenaikan IDI diatas 10 poin : Maluku dan Maluku Utara;
    c. Capaian Aspek Kebebasan Sipil tertinggi : Kalimantan Utara, Bali dan Sulawesi Utara;
    d. Berprestasi menaikkan capaian Aspek Lembaga Demokrasi yaitu Bengkulu.
  5. Hasil IDI 2016 menjadi acuan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik, hukum dan keamanan.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *