Tjahjo Kumolo

High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat, Catatan Mendagri

CATATAN MENDAGRI
HIGH LEVEL MEETING
TIM PENGENDALI INFLASI PUSAT (TPIP)
Jakarta, 22 Januari 2018

A. Tugas TPIP:
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

B. Saran & Rekomendasi:
1. Pengendalian inflasi sebaiknya bukan hanya melalui konsep moneter saja, namun juga dengan pendekatan struktur yang lebih mengatasi hambatan struktural yang ada;
2. Perlu upaya pembenahan dalam pembangunan perekonomian Indonesia seperti meningkatkan suplai bahan pangan, mengurani defisit APBN dan meningkatkan cadangan devisa;
3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing termasuk reformasi birokrasi di daerah;
4. Menciptakan sinergitas antara RPJMD/RKPD, khususnya yang terkait dengan bidang pangan dengan RPJMN/RKP;
5. Membangun serta menciptakan deregulasi yang mendukung proses perizinan dan kemudahan investasi.

C. Strategi dan Upaya Pengendalian Inflasi Daerah:
1. Mendorong Dana dekonsentrasi untuk didesentralisasikan dan/atau menjadi dana DAK;
2. Mempercepat proses perizinan, antara lain dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah, dan Pencabutan Permendagri tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
3. Mendorong keterlibatan aktif swasta dalam pembangunan infrastruktur;
4. Meningkatkan kualitas Anggaran Belanja Daerah;
5. Mendorong Pemda dalam meningkatkan tata laksana, kualitas dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB);
6. Mendorong percepatan Dana Transfer Pusat Ke daerah;
7. Mendorong percepatan Realisasi APBD;
8. Mencabut/Membatalkan Peraturan Daerah yang menghambat Investasi;
9. Melakukan Pembinan dan Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *