Tjahjo Kumolo

Gizi Buruk, Laporan Evaluasi Anggaran Kabupaten Asmat Papua

Berkenaan dengan kasus gizi buruk di Kab Asmat Provinsi Papua, dapat dijelaskan hal-hal sbb:

1) Bahwa berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk pendanaan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar, diantaranya urusan di bidang kesehatan.

2) Untuk memastikan tersedianya pendanaan tersebut dalam APBD Kab Asmat, Gubernur Papua selaku wakil pemerintah pusat sesuai Peraturan Perundang-undangan telah melakukan evaluasi atas RAPBD Kab. Asmat Tahun Anggaran (TA) 2017 dengan berpedoman pada Permendagri 31/2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017, sedangkan penyusunan APBD TA 2018 berpedoman pada Permendagri 33/2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018, yang pada intinya dalam Permendagri tersebut ditegaskan bahwa alokasi anggaran untuk urusan kesehatan minimal 10% dari total APBD.

3) Bahwa Kab Asmat dalam APBD TA 2017 maupun APBD TA 2018 telah mengalokasikn anggaran untuk mendanai urusan kesehatan lebih dari 10% dari total APBD Kab Asmat (sesuai peraturan perundang-undangan).

4) Saat ini Kemendagri sedang melakukan evaluasi yang komprehensif, untuk mengidentifikasi beberapa kemungkinan yang menyebabkan masih terjadi kasus Gizi Buruk di Kab Asmat, dan berkaitan dengan hal ini Kemendagri (Ditjen Bangda) telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi (Kab Asmat).

5) Evaluasi tersebut penting untuk dilakukan sebagai upaya sungguh-sungguh dari pemerintah saat ini sehingga kejadian serupa dapat dicegah dengan harapan tidak terjadi lagi baik di Kab Asmat maupun di daerah lain di Indonesia.

Demikian.
Terimakasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *