Tjahjo Kumolo

Dukung Pemindahan Ibu Kota, Warga Hibahkan Lahan 15 Hektar untuk Kantor Kemendagri

Jakarta – Warga di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan lahan 15 hektar secara cuma-cuma untuk pembangunan kantor Kementrian Dalam Negeri ( Kemendagri).

Hibah lahan tersebut
sebagai bentuk apresiasi warga terhadap pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten
Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kaltim.

Lahan itu kini dipasang
plang oleh warga yang bertuliskan, “Mendukung pemindahan ibu kota negara.
Kami menyediakan lahan seluas 15 hektar untuk rencana pembangunan Kantor
Kemendagri. Betulungan etam bisa (Saling tolong kita bisa)”

Lurah Loa Ipuh Darat,
AR Ambo Dalle mengatakan, lahan tersebut adalah eks konsesi perusahaan tambang
batu bara milik PT Tanito Harum yang distop izin perpanjangan oleh Kementerian
Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Alasan lain menyiapkan
lahan khusus kantor Kemendagri, lanjut Ambo Dalle, karena menurut warga nama
Kemendagri lebih familiar ketimbang kementerian lain. “Kenapa buat Kemendagri,
karena nama itu sering mereka dengar atau lebih familiar. Itu saja
alasannya,” kata Ambo Dalle, Minggu (1/9/2019).

“Secara umum warga
sangat senang dengan rencana pemindahan ibu kota. Luapan kesenangan itu mereka
sepakat siapkan lahan,” ucapnya.

Lahan yang disiapkan
warga cukup strategis, terletak di pinggir jalan poros menuju dua kabupaten,
yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Jarak lahan ini menuju Kecamatan Samboja dan
Sepaku PPU, ditempuh kurang lebih tiga jam. Dua kecamatan itu digadang-gadang jadi
lokasi ibu kota negara.

Sedangkan, Ketua RT 05
Kelurahan Loa Ipuh Darat, Triyono mengatakan, warga ingin pembangunan kantor
kementerian berdampak positif terhadap kehidupan mereka.

“Kami ingin ada
pembangunan kantor di sini, wilayah sini, biar daerah kami maju,” ucap
Triyono.

Soal Kantor Kemendagri, Triyono mengatakan warga mengusulkan kementerian ini karena tak begitu kenal dengan kementerian lain. Namun, warga menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat untuk membangun apa saja.

Meski pemerintah pusat belum menentukan titik koordinat ibu kota negara, namun warga sekitar berharap ada pembangunan di wilayah mereka sehingga bisa merasakan efek pemindahan ibu kota.

Menurut Triyono, warga
akan mempersiapkan lahan lagi jika dibutuhkan pemerintah pusat untuk mendukung
pembangunan ibu kota negara.

Adapun, Kepala Dinas
Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Wahyu Widhi Heranata menjelaskan
mengenai status lahan. Widhi mengatakan, lahan bekas konsesi PT Tanito Harum
akan dikembalikan kepada negara, jika perusahaan tersebut tak beroperasi lagi.

“Tapi langkah
warga itu patut diapresiasi sebagai bentuk dukungan mereka terhadap pemindahan
ibu kota negara ke Kaltim,” kata dia.

Widhi tak ingin
berkomentar banyak terkait status lahan eks PT Tanito karena izin dari
Kementerian ESDM atau Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
“Soal lahan itu urusan pusat. Karena izin dari pusat, bukan kami,”
tuturnya. (Kompas.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.