Home » Archives by category » Berita » Hukum (Page 5)

Kepala Daerah Miliki Hak Politik untuk Berkampanye, Namun Harus Berhati-hati

Kepala Daerah Miliki Hak Politik untuk Berkampanye, Namun Harus Berhati-hati

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa setiap kepala daerah memiliki hak politik. Hal ini dikarenakan jabatan kepala daerah merupakan jabatan politis yang didukung, dipilih, diajukan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik. “Seluruh kepala daerah yang saya sampaikan punya hak politik, berhak untuk kampanye karena yang bersangkutan adalah didukung, dipilih, […]

Mendagri: Pemanfaatan NIK untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Mendagri: Pemanfaatan NIK untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Mahkamah Konstitusi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ruang Chandra Gedung Kebon Sirih Lantai 6 Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat, selasa (19/2/2019). Pada kesempatan tersebut, Mendagri dalam sambutannya mengungkapkan bahwa […]

Mendagri Teken MOU Pemanfaatan NIK dengan MK, KLHK, OJK, dan PPATK

Mendagri Teken MOU Pemanfaatan NIK dengan MK, KLHK, OJK, dan PPATK

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Ruang Chandra Gedung Kebon Sirih Lantai 6 Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta […]

Mendagri: Setiap Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Harus Patuhi SOP

Mendagri: Setiap Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Harus Patuhi SOP

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta jajarannya untuk sementara waktu menghentikan atau menyetop  Permendagri yang berkaitan dengan pihak ketiga. Hal ini dilakukan selama Januari – April 2019 atau hingga masa pencoblosan pada Pemilu Serentak 2019 selesai dilakukan. Tak hanya Permendagri, sikap, gerakan termasuk penggunaan media sosial harus benar-benar diperhatikan mengingat aspek politik yang […]

Mendagri Sesalkan Protes PHRI yang Mengatasnamakan Dirinya

Mendagri Sesalkan Protes PHRI yang Mengatasnamakan Dirinya

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan protes Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) atas larangan pejabat daerah untuk rapat di hotel yang mengatasnamakan dirinya. Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi pernyataan Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani yang mengaku khawatir dengan pernyataan Mendagri ihwal rencana larangan bagi pejabat daerah untuk rapat di hotel. “Kami juga […]

Mendagri Tjahjo Kumolo Sebut Tak Pernah Melarang Rapat di Hotel

Mendagri Tjahjo Kumolo Sebut Tak Pernah Melarang Rapat di Hotel

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan dirinya tidak pernah mengeluarkan aturan mengenai larangan rapat di hotel kepada pegawai pemerintah daerah. “Sudah kami luruskan bahwa Mendagri tidak pernah membuat pengaturan mengenai larangan rapat-rapat di hotel,” kata Tjahjo melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/2/2019). Tjahjo meluruskan yang terjadi sebenarnya adalah dirinya […]

Apresiasi Mendagri, KPK Minta Instansi Lain Ikut Tak Lantik Pejabat Sebelum Setor LHKPN

Apresiasi Mendagri, KPK Minta Instansi Lain Ikut Tak Lantik Pejabat Sebelum Setor LHKPN

Jakarta – KPK mengapresiasi kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menunda pelantikan pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK. KPK pun berharap kebijakan itu jadi standar bagi kementerian lainnya. “Kami harap ini juga jadi standar untuk kementerian-kementerian yang lain. Jadi kalau ada pegawai-pegawai atau pejabat di internal yang belum melaporkan tentu wajib melaporkan,” […]

Mendagri Tunda Pelantikan Pejabat Eselon I dan II di Kemendagri Hingga Serahkan LHKPN

Mendagri Tunda Pelantikan Pejabat Eselon I dan II di Kemendagri Hingga Serahkan LHKPN

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunda pelantikan sejumlah pejabat eselon I dan II di kementeriannya. Penundaan itu disebabkan karena para pejabat tersebut belum menunaikan kewajibannya untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat Jenderal Kemendagri. “Saya menunda pelantikan Pjb dan Plt eselon I dan II hingga […]

Mendagri Sesalkan Adanya Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Petugas KPK

Mendagri Sesalkan Adanya Tindakan Main Hakim Sendiri terhadap Petugas KPK

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan sikap keprihatinan dan penyesalannya dengan terhadap petugas KPK yang sedang mengemban tugas. Tjahjo menyampaikan bahwa apapun alasannya, penyerangan atau kekerasan  terhadap siapapun apalagi aparat  pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang sedang bertugas tak dapat dibenarkan,  terlebih petugas KPK tersebut telah menyampaikan bahwa mereka menjalankan tugas resmi. Hal […]