Home » Archives by category » Berita » Hukum (Page 22)

Tjahjo Kumolo Minta UU Intelijen Tak Buat Rakyat Takut

Tjahjo Kumolo Minta UU Intelijen Tak Buat Rakyat Takut

TEMPO Interaktif, Jakarta – Anggota Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta Rancangan Undang-Undang Intelijen yang saat ini sedang dibahas di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, jangan sampai membuat takut rakyat. “Nantinya orang mau main Twitter dan SMS jadi takut,” kata Tjahjo di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 29 Maret 2011. Karena itu, Tjahjo berpendapat, perlu […]

Tjahjo Kumolo: BIN Tak Berwenang Menangkap

Tjahjo Kumolo: BIN Tak Berwenang Menangkap

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo menegaskan, Fraksi PDIP menghendaki Badan Intelijen Negara (BIN) pada posisi membangun jaringan komunikasi dan tidak berwenang menangkap dan menahan seseorang. Kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/3), Tjahjo menjelaskan kewenangan untuk menangkap dan langsung menahan seseorang, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) […]

Penangkapan oleh Intelijen Dikhawatirkan Jadi Penculikan

Penangkapan oleh Intelijen Dikhawatirkan Jadi Penculikan

TEMPO Interaktif, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak sejumlah kewenangan khusus Badan Intelijen Negara seperti yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara. Kewenangan itu adalah penyadapan pembicaraan tanpa izin pengadilan dan penangkapan serta penahanan. “Pasal itu rawan digunakan untuk (aktivitas) penculikan,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo via pesan pendek kepada Tempo, […]

PDI-P: Prosedur Penangkapan Harus Diatur

PDI-P: Prosedur Penangkapan Harus Diatur

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan, saat ini pihaknya mengusulkan perubahan mengenai tata cara penangkapan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar dapat membuat posisi intelijen tetap terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. “Kami akan terus mengajukan usulan yang menyangkut teknik dan hak pengangkapan,” ujar Tjahjo […]

PDIP: RI Butuh UU Intelijen, Tapi Jangan Terburu-buru

PDIP: RI Butuh UU Intelijen, Tapi Jangan Terburu-buru

Jakarta – Indonesia memang sangat memerlukan UU khusus yang mengatur intelijen. Namun jangan tergesa-gesa menyusun materi lalu mengesahkannya agar produk hukum tersebut tidak malah menimbulkan masalah HAM atau hukum dalam pelaksanaannya kelak. “Ini memang mendesak, tapi jangan dibuat tergesa-gesa. Nanti dampaknya merugikan semua pihak,” kata Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo, di Kantor DPP PDIP, Jl […]

Kewenangan Menangkap BIN Sama dengan Penculikan

Kewenangan Menangkap BIN Sama dengan Penculikan

TEMPO Interaktif, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak pemberian kewenangan khusus  kepada Badan Intelejen Negara. Penolakan itu disampaikan melalui Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo khususnya untuk pasal penangkapan dan penahanan. Menurut Tjahjo, pasal tersebut rawan digunakan untuk penculikan. “Kewenangan khusus BIN untuk menangkap, menahan dan penyadapan menunjukkan masih kuatnya paradigma intel yang menginteli […]

BIN Dibolehkan Menahan, Apa Bedanya dengan Penculikan?

BIN Dibolehkan Menahan, Apa Bedanya dengan Penculikan?

JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPR terus menyuarakan penolakannya atas usulan pemerintah melalui RUU Intelijen Negara untuk membekali Badan Intelijen Negara (BIN) dengan kewenangan penangkapan dan penahanan terhadap perlaku teror. Salah satu kekhawatirannya, karena kewenangan itu justru rawan disalahgunakan untuk penculikan. “Mengambil orang dari satu tempat tanpa surat perintah, tanpa identitas penangkapnya, tidak diberitahu di […]

Kuatnya Paradigma Laksusda di RUU Intelijen

Kuatnya Paradigma Laksusda di RUU Intelijen

Jakarta, CyberNews. Keinginan Badan Intelijen Negara (BIN) diberi wewenang khusus untuk melakukan penangkapan, penanahan dan penyadapan telepon dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen dinilai karena masih kuatnya paradigma Laksusda Kopkamtib (Pelaksana Khusus Daerah Komando Keamanan Ketertiban). “Pemerintah ingin BIN diberi wewenang khusus seperiti Laksusda Kopkamtib melakukan kegiatan intelijen pada warga negara sendiri,” ujar anggota Komisi I […]

Tjahjo: Konflik Horizontal Akibat Buruknya Kinerja Intelejen

Tjahjo: Konflik Horizontal Akibat Buruknya Kinerja Intelejen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konflik yang belakangan kerap terjadi, diduga buruknya kinerja intelejen yang tidak terstruktur dengan baik. Terkesan, pola kerja intelijen Indonesia bersifat taktis semata. “Menurut saya, penanganan setiap kasus yang terjadi selalu berakibat konflik dalam masyarakat. Itu karena kerja intelejen kita yang tidak terstruktur strategis. Hanya melakukan pola operasional intelejen taktis semata dan gerakannya […]