Home » Archives by category » Berita » Hukum (Page 22)

Tjahjo: Hindari Pemalsuan, TNI Harus Data Ulang Nopol Dinas

Tjahjo: Hindari Pemalsuan, TNI Harus Data Ulang Nopol Dinas

Jakarta Belakangan ini marak ditemui pelat nomor TNI yang disalahgunakan oleh sejumlah oknum pengendara mobil. TNI harus mendata ulang seluruh pelat nomor yang digunakan untuk kendaran dinas anggotanya. “Institusi TNI perlu pendataan ulang seluruh pelat nomornya untuk kendaraan dinas. Yang sudah pensiun harus ditarik nomer kendaraannya,” ujar anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo kepada detikcom, […]

PDIP Usulkan DPR Bentuk Tim Investigasi Geng Motor

PDIP Usulkan DPR Bentuk Tim Investigasi Geng Motor

JAKARTA–MICOM: Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mendesak DPR untuk membentuk tim investigasi terhadap aksi geng motor yang meresahkan masyarakat. Hal itu diungkapkan Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima Media Indonesia pada Sabtu (21/4). “DPR tidak bisa membiarkan warga sipil dibunuh dengan brutal seperti yang dilakukan geng motor. DPR pada fungsi pengawasannya harus meluruskan pemberitaan peristiwa itu […]

BNN Dapat Lakukan Operasi Tanpa MoU

BNN Dapat Lakukan Operasi Tanpa MoU

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pembekuan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Narkotika Nasional, terus menuai kritikan. Meski demikian, BNN tetap dapat melakukan operasinya di lembaga pemasyarakatan meski tanpa MoU. “Meski MoU diperlukan agar tidak ada salah paham, operasi BNN harus tetap jalan terus. BNN berwenang menangkap semua gembong narkoba tanpa […]

PDIP: Satgas Antipornografi Terlalu Mengada-ada

PDIP: Satgas Antipornografi Terlalu Mengada-ada

Jakarta Pemerintah berencana membentuk Satgas Anti Pornografi. Kebijakan tersebut dinilai terlalu mengada-ada oleh PDIP. “Menurut saya terlalu mengada-ada, dioptimalkan saja kinerja instansi terkait. Berarti (dengan bentuk satgas) instansi terkait saat ini gagal,” ujar Sekjen PDIP, Thahjo Kumolo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012). Menurut Tjahjo, dalam UU Pornografi sudah cukup mengatur soal penanganan pornografi. […]

Boediono jangan pimpin tim pemburu aset Century

Boediono jangan pimpin tim pemburu aset Century

JAKARTA – Penolakan terus mengalir terhadap Wakil Presiden Boediono yang menduduk jabatan Ketua Tim Pemburu Aset Bank Century di luar negeri. Posisi strategis itu seharusnya cukup dipegang oleh Jaksa Agung atau Ketua KPK. “Terlalu politis kalau ditempatkan ketua tim pada Wapres” ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo tadi malam. Dia menyatakan, pada prinsipnya […]

PDIP: Perburuan Aset Century Jangan Dipimpin Wapres

PDIP: Perburuan Aset Century Jangan Dipimpin Wapres

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyarankan agar tim pemburu aset Bank Century sebaiknya jangan dipimpin Wakil Presiden RI, cukup Jaksa Agung atau Ketua KPK.”Tim yang bertugas memburu aset Bank Century ke luar negeri itu cukup dipimpin oleh Jaksa Agung atau Ketua KPK sekalian,” kata Tjahjo,S abtu (4/2). Anggota Komisi I DPR RI […]

PDIP Nilai Kapolri Gagal

PDIP Nilai Kapolri Gagal

Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan DPR menilai Kapolri Jenderal Timur Pradopo gagal memimpin institusi Polri. Penilaian ini diambil dari sekian banyak kasus kerusuhan selama 2011 yang gagal Polri cegah. “Fraksi menilai Kapolri gagal memimpin institusi Polri,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Tjahjo Kumolo. Hal itu dikatakannya dalam jumpa pers catatan hukum penegakan hukum 2011 […]

Kapolri Gagal

Kapolri Gagal

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Kapolri Jenderal Timur Pradopo gagal memimpin institusi Polri. Penilaian yang dilontarkan Fraksi PDI Perjuangan di DPR ini diambil dari sekian banyak kasus kerusuhan selama 2011 dimana Polri gagal mencegahnya. “Fraksi menilai Kapolri gagal memimpin institusi Polri,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Tjahjo Kumolo. Hal itu dikatakannya dalam jumpa pers catatan hukum […]

Jangan sampai hukum jadi alat kekuasaan

Jangan sampai hukum jadi alat kekuasaan

JAKARTA – Aparat penegak hukum dikhawatirkan akan menjadi alat penguasa, bukan alat negara dalam menegakkan keadilan. Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan DPP PDIP Trimedya Pandjaitan mengatakan itu dan menilai bahwa 2012 akan memungkinkan itu terjadi. “Saya khawatir 2012, aparat penegak hukum akan menjadi alat penguasa, karena 2012 nanti merupakan tahun krusial bagi partai politik […]