Home » Archives by category » Berita » Hukum

Mendagri Bisa Mutasi PNS Lintas Propinsi

Mendagri Bisa Mutasi PNS Lintas Propinsi

JAKARTA – Jajaran pegawai negeri sipil (PNS) harus bersiap dimutasi ke seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS, para abdi negara harus siap dipindahtugaskan baik antarinstansi di satu daerah, lintas daerah, maupun lintas instansi di tingkat pusat ataupun daerah. Berdasarkan Pasal 193 PP Nomor 11/2017 disebutkan jika PNS daerah baik […]

Menteri Dalam Negeri Akan Minta Klarifikasi ke Pembela Basuki Purnama

Menteri Dalam Negeri Akan Minta Klarifikasi ke Pembela Basuki Purnama

Jakarta – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, akan segera mengirimkan surat kepada seorang yang mengaku pembela Basuki Purnama, tentang pernyataan mereka yang mengatakan rezim Jokowi lebih parah dari rezim SBY. “Saya segera akan kirim surat kepada dia, untuk dalam waktu satu minggu menjelaskan, mengklarifikasi apa maksud pernyataan terbukanya yang memprovokasi, memfitnah dengan kata-kata yang tidak pantas,” […]

Mendagri Menilai Kasus Novel merupakan Aksi Teror

Mendagri Menilai Kasus Novel merupakan Aksi Teror

JAKARTA – Penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dinilai sebagai bentuk teror. Pemerintah meminta pihak kepolisian dapat mengusut tuntas pelaku tindakan tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sesegera mungkin pihak kepolisian mencari pelaku penyiraman air keras ini. Bila tidak akan menjadi preseden terhadap para penyidik, bukan hanya KPK […]

PUTUSAN MK: Kemendagri Siapkan Sejumlah Alternatif Deregulasi Perda

PUTUSAN MK: Kemendagri Siapkan Sejumlah Alternatif Deregulasi Perda

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri masih berwenang memberikan kontrol terhadap pemerintah daerah dalam menyusun rancangan peraturan daerah (perda). Hal itu diyakini sebagai solusi agar perda ke depannya tak lagi bermasalah. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, ketentuan dalam Pasal 243 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat menjadi dasar pemerintah pusat mengendalikan perda. Ini, tuturnya, […]

Hindari Kasus Hukum, Mendagri Libatkan KPK dan LKPP Dalam Pengadaan Blanko E-KTP

Hindari Kasus Hukum, Mendagri Libatkan KPK dan LKPP Dalam Pengadaan Blanko E-KTP

  Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), guna mendorong transparansi dalam pengadaan blangko kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, tidak ingin terjadi lagi kasus hukum terkait dengan pengadaan blangko kartu tanda […]

Mendagri Tegaskan Kasus Korupsi tak Ganggu Proses Pengadaan KTP-El

Mendagri Tegaskan Kasus Korupsi tak Ganggu Proses Pengadaan KTP-El

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak akan mengganggu proses pengadaan e-KTP yang sedang berlangsung. Tjahjo mengungkapkan saat ini proses perekaman data KTP-el sudah mencapai 97 persen. “Enggak masalah, kami jalan terus walaupun ibarat naik mobil persnelingnya […]

Saat Mendagri Dicecar DPR Soal Status Terdakwa Ahok

Saat Mendagri Dicecar DPR Soal Status Terdakwa Ahok

Jakarta - Rapat kerja Komisi II DPR dengan Kemendagri mulai ‘menghangat’ saat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan status pengaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. F-PAN mempertanyakan alasan Mendagri mengaktifkan Ahok meski berstatus terdakwa. “Saya tanyakan, bagaimana menurut Pak Mendagri seorang terdakwa dalam memimpin sebuah pemerintahan dalam mengambil keputusan?” tanya anggota Komisi II […]

Menteri Tjahjo Siap Dipecat Jika Keliru soal Status Ahok

Menteri Tjahjo Siap Dipecat Jika Keliru soal Status Ahok

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap diberhentikan apabila keputusannya salah karena belum memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keputusan itu diambil berdasarkan undang-undang dan pemahamannya menangani kepala daerah selama ini. “Kalau saya salah, saya siap diberhentikan. Karena ini yang saya pahami dua tahun sebagai menteri,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa […]

Pemerintah Siap Patuhi Apapun Fatwa MA Terkait Status Ahok di DKI 1

Pemerintah Siap Patuhi Apapun Fatwa MA Terkait Status Ahok di DKI 1

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah akan tunduk apa pun pendapat Mahkamah Agung terkait status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Jika MA berpendapat Ahok harus berhenti sementara dari jabatannya karena menyandang status terdakwa kasus penodaan agama, maka pemerintah akan langsung memberhentikan Ahok. Namun, jika MA berpendapat sebaliknya, maka Ahok tetap menjabat. “Ya […]

Page 1 of 16123Next ›Last »