Home » Archives by category » Berita » Hukum

Banyak Pejabat Daerah Belum Mau Waspadai Area Rawan Korupsi

Banyak Pejabat Daerah Belum Mau Waspadai Area Rawan Korupsi

  Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, masih banyak pejabat daerah yang belum mau mewaspadai area rawan korupsi. Ia mengaku kaget dengan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah kantor pemerintahan Kota Malang. Kemendagri menyesalkan adanya dugaan kasus tersebut, padahal Malag dinilai memiliki prestasi baik, bahkan dalam acara Apeksi belum lama ini […]

Pemerintah Kecewa Adanya Penyelewengan Dana Desa

Pemerintah Kecewa Adanya Penyelewengan Dana Desa

  JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah kecewa atas penyelewengan dana desa. Alasannya, besaran dana desa tak tanggung-tanggung. Hingga tahun ini, jumlah dana desa yang digelontorkan kurang lebih mencapai Rp 120 triliun. Rinciannya, tahun 2015 Rp 20,8 triliun, tahun 2016 Rp 46,98 triliun, dan tahun 2017 Rp 60 triliun. “Kalau ada aparat […]

Mendagri Minta KPK Usut Skandal Perizinan Lahan Gambut

Mendagri Minta KPK Usut Skandal Perizinan Lahan Gambut

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut skandal pemberian izin penanaman di lahan gambut. Menurut dia, kebakaran hutan selama ini terjadi diakibatkan banyaknya permainan izin lahan gambut. “KPK jangan diam saja, KPK harus kejar siapa yang beri izin tanah gambut itu, siapa yang menikmati tanah-tanah gambut yang enggak benar […]

Lihat Pungli, Lapor ke Kemendagri

Lihat Pungli, Lapor ke Kemendagri

  Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar masyarakat yang melihat pungli di pemerintahan daerah mau melapor ke Kemendagri. “Warga berani lapor Ombudsman, lapor (juga) ke kami. Kelurahan mana, kecamatan mana? itu kan enak,” kata Tjahjo saat menghadiri workshop Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kemenko Polhukam di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, […]

Pemerintah Terus Optimalkan Sistem Untuk Atasi Pungli

Pemerintah Terus Optimalkan Sistem Untuk Atasi Pungli

  JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sistem pelayanan masyarakat satu pintu sudah sangat baik untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar (pungli). Tjahjo menegaskan, pemerintah hanya tinggal mengoptimalkan sistem yang sudah ada untuk mengatasi pungli. “Semua rambu-rambu dan sistem sudah bagus dan sudah terpadu. Hanya tinggal mengoptimalkan kembali kepada individu (pelaku pelayanan masyarakat) […]

Mendagri Kirim Tim Usut Diskriminasi Warga Ahmadiyah di Kuningan

Mendagri Kirim Tim Usut Diskriminasi Warga Ahmadiyah di Kuningan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri sudah mengirim tim ke Kuningan, Jawa Barat, guna memastikan kabar terkait adanya warga Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Manislor yang kesulitan mendapat Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Dalam informasi yang disampaikan kepada dirinya itu, lanjut Tjahjo, juga dikatakan bahwa warga Ahmadiyah diminta membaca dua kalimat […]

Mendagri: Kolom Agama di KTP Wajib Diisi

Mendagri: Kolom Agama di KTP Wajib Diisi

JAKARTA – Kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) tak boleh dikosongkan bagi pemeluk agama yang diakui oleh Undang-Undang (UU). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengatakan lantaran masih banyak warga yang menanyakan soal kolom agama pada E-KTP. “Kolom agama di E-KTP wajib ditulis bagi pemeluk salah satu agama sebagaimana ketentuan UU. Kalau Islam […]

Sudah 5,9 Juta e-KTP Didistribusikan ke Daerah

Sudah 5,9 Juta e-KTP Didistribusikan ke Daerah

Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan informasi terkait perkembangan blanko e-KTP. Ia menyatakan bahwa sejak April 2017 sudah 5,9 juta blanko e-KTP yang tersebar di seluruh Indonesia. Blanko e-KTP yang sudah kami distribusikan ke seluruh Indonesia sejak April 2017 sejumlah 5.985.000 keping,kata  Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat, Minggu 16.07. Menurut Dia, sejak awal Juli 2017, […]

3 Alasan Kuat Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas

3 Alasan Kuat Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah punya dasar kuat menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau  Perppu Ormas. “Pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu, yaitu aturan undang-undang yang tidak lagi memadai,” kata Tjahjo di Jakarta, Sabtu […]

Page 1 of 18123Next ›Last »