Tjahjo Kumolo

Catatan Terkini Perkembangan KTP-el

Catatan beberapa hari lalu berdasarkan laporan Dirjen Dukcapil

Selama tahun 2017 s/d sekarang blanko KTP-el tercukupi. Datanya sbb:
– Lelang gagal tahun 2015 karena penawaran di atas HPS semua.
– Lelang gagal tahun 2016 untuk pengadaan 8 juta keping KTP-el karena tidak ada penyedia yang memenuhi syarat. Sedangkan lelang untuk 4,6 juta keping berhasil.
– Lelang tahun 2017 untuk 7 juta dan 7,4 juta berhasil. Sehingga ada blangko 14,4 juta keping tersedia. Dilanjut dengan yang e-Catalog sektoral, ini sekitar 6 juta keping lagi.

Menyiapi pemberitaan di tv kami.lsngsung turun dengan tim untuk cek dan diperoleh gambaran sbb:

– Untuk Jombang terakhir tanggal 11 November sebanyak 4.000 keping.
– Kab. Semarang terakhir 14 November sebanyak 4.000 keping.
– Untuk Gunung Kidul terakhir 11 November 4.000 keping dan 21 November 4.000 keping

Saat pengambilan, termonitor bahwa saldo blangko di daerah tersebut masih aman (tidak dalam keadaan kosong)

Antrian mungkin saja terjadi di daerah karena:
a. Kecepatan pelayanan dengan jumlah warga yang datang tidak seimbang. Seringkali pelayanan tidak bisa cepat karena adanya verifikasi data untuk menghindari “kemubaziran blanko” akibat adanya perubahan elemen data yang bersangkutan.

b. Masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat pelayanan karena sudah terlalu lama menunggu krn alasan blanko kosong. Mereka datang berbondong-bondong karena saat ini “mendengar” dari berbagai media, blanko sudah tersedia.

c. Antrian dan cetusan kekecewaan seringkali muncul karena jajaran Dukcapil di seluruh Indonesia memprioritaskan PRR (print ready record) sesuai arahan Pusat. Kondisi ini di banyak tempat seringkali tidak dapat dipahami oleh masyarakat luas walau sudah diberikan penjelasan.

d. Di samping itu, antrian dan letupan kekecewaan juga sering muncul dari masyarakat yang baru merekam namun KTP-elnya tidak bisa dicetak karena “datanya belum tunggal” atau belum berstatus PRR. Atau informasi yang diperoleh tidak utuh atau dari sumber yang tidak tepat. Sebagai contoh:
Narasumber saat wawancara mengemukakan bahwa “kebutuhan” sebanyak jumlah tertentu, padahal yang disampaikan adalah “keinginan” yang bersangkutan mendapatkan blanko untuk mencukupi kebutuhan kurun waktu tertentu, atau jika yang berstatus SFE (Send for Enroll) sudah berubah menjadi PRR.

Demikian beberapa hal yang bisa dilaporkan berkenaan dengan pemberitaan di media elektronik akhir-akhir ini.

Sebagai catatan:
Berdasarkan pantauan sistem monitoring Dukcapil Kemendagri, saat ini terpantau tidak ada satupun daerah yang saldo blankonya kosong.

Tjahjo Kumolo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *