Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri, Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2017


CATATAN MENDAGRI
“RAPAT KOORDINASI NASIONAL
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2017”

Jakarta, 9 November 2017

I. UMUM

1. Melalui Nawa Cita 2014 – 2019, pemerintah telah kembali menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara Indonesia. Kehadiran negara tidak hanya dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan, tetapi juga dalam pembangunan ideologi politik dan sosial budaya.

2. Terus menerus memperkuat konsensus kebangsaan, dengan menjaga Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Salah satunya meletakkan Kementerian Dalam Negeri sebagai poros Pemerintahan: untuk menjaga keutuhan NKRI, melakukan pembinaan ideologi dan menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi melalui pemilukada, pemilu legislatif dan pemilu presiden.

3. 3 (tiga) tahun Pemerintahan Jokowi – JK, telah membuktikan peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia melalui peningkatan Indeks Pembanungan Manusia Indonesia (IPM) naik dari 68,90 (tahun 2014) menjadi 70,18 (tahun 2016). Demikian juga berhasil menekan ketimpangan pendapatan dimana Indeks Gini Ratio (IGR) dari 0,414 pada tahun 2014 turun menjadi 0,393 pada tahun 2017. Disamping itu pada tahun 2017, terjadi kenaikan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dari posisi 91 menjadi posisi 72 untuk 190 negara.

4. Tahun 2018 adalah tahun percepatan kerja untuk mengkonsolidasi pembangunan Indonesia. Dalam setiap pengambilan kebijakan, pemerintah harus mengacu kepada 5 hal, yaitu :
a. pertumbuhan ekonomi;
b. penyerapan tenaga kerja;
c. penurunan angka kemiskinan;
d. penyelesaian masalah inflasi;
e. penyelesaian masalah kesenjangan (gini ratio). Para pemimpin didalam bekerja harus berani membuat terobosan-terobosan, berpikir out of the book.

5. Memastikan anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien, dijaga integritasnya sehingga efektif penggunaannya. Melakukan deregulasi untuk menyederhanakan aturan, memangkas perijinan dan meningkatkan investasi. Oleh Karena itu harus diubah mindset money follow function dan money follow organitation menjadi money follow program.

II. PILKADA SERENTAK 2018 DAN PENYELESAIAN TARGET PELAYANAN DUKCAPIL

1. Tahun 2018 adalah tahun politik, dimana akan dilaksanakan 171 Pilkada Serentak di Seluruh Indonesia (17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten). Agenda pembangunan demokrasi ini harus berjalan dengan sukses dan berkualitas.

2. Oleh karena itu seluruh institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan agenda pesta demokrasi ini wajib komit secara konstitusional untuk mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak dengan maksimal dan terselenggara dengan aman.

3. Salah satu kunci utama terselenggaranya pilkada serentak secara sukses dan berkualitas adalah tersedianya data kependudukan yang akurat dan terkini. Oleh karena itu penyiapan data kependudukan secara nasional pada umumnya, dan khususnya di 171 daerah harus paripurna.

4. Berdasarkan konstitusi, Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan DP4 dan menyerahkannya kepada KPU sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan dalam UU Pilkada. Setelah penyerahan tersebut, KPU akan mendistribusikan DP4 tersebut kepada KPU Provins dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Dengan demikian hanya ada satu data yang digunakan sebagai basis data awal dalam penyelenggaran Pilkada Serentak, yaitu data dari Kementerian Dalam Negeri.

5. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak dibenarkan menyerahkan DP4 kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Tidak dibenarkan pula Pemerintah Daerah menyerahkan data penduduk by name, by NIK dan by address kepada Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apabila Bawaslu memerlukan data penduduk by name, by NIK dan by address wajib melalui mekanisme MoU dan PKS dengan Kementerian Dalam Negeri, lebih lanjut Bawaslu akan mendistribusikan kepada Panwaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Untuk kepentingan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilu Presiden, maka perekaman KTP-elektronik dan pencetakan KTP-elektronik harus selesai pada akhir tahun 2017. Untuk kerja besar ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil di daerah harus bekerja keras, bekerja secara cerdas, melakukan terobosan dan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga target perekaman dan pencetakan KTP-elektronik selesai pada tahun 2017.

7. Pada Kabupaten/Kota yang perekaman dan pencetakan KTP-elektronik-nya masih rendah, sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri bulan Oktober 2017, wajib membuka pelayanan pada hari libur (sabtu dan minggu), dimana pelayanan tersebut tidak hanya difokuskan di kantor tetapi juga dilaksanakan di tempat-tempat keramaian.

8. Terkait dengan target pemberian akta kelahiran untuk usia 0 – 18 tahun, saya instruksikan pada akhir tahun 2017 capaian target nasional untuk penerbitan kutipan akta kelahiran terealisir sebesar 85 % dari jumlah anak usia 0 – 18 tahun sebanyak 81 juta anak. Pemberian akta kelahiran ini sangat penting bagi pemenuhan hak sipil anak, karena akta kelahiran merupakan hak dasar anak untuk pemenuhan berbagai kepentingan tumbuh kembang dan kehidupan anak.

9. Untuk optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, sesuai dengan Pasal 58 ayat (4) UU tentang Administrasi Kependudukan, maka saat ini data kependudukan telah dimanfaatkan oleh 482 Lembaga Pengguna baik Pemerintah maupun Swasta. Data kependudukan tersebut digunakan untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan pencegahan kriminal.

10. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 7 Nopember 2017 Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut, antara lain dengan mencantumkan aliran Kepercayaan pada kolom agama di Kartu Keluarga dan KTP, sekaligus akan memperbaiki aplikasi SIAK. Disamping itu Kementerian dalam Negeri akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan data Penghayat Kepercayaan di selurh Indonesia. Lebih lanjut Kementerian Dalam Negeri akan melakukan sosialisasi pencantuman aliran Kepercayaan pada kolom agama di KK dan KTP tersebut ke 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota.

11. Dengan perkembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang sangat pesat saat ini, saya ingin memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat untuk memajukan penyelenggaran administrasi kependudukan dengan memberikan beberapa jenis penghargaan yaitu :
a. Prestasi Prima;
b. Inovasi Pelayanan dan dukungan Pemerintah Daerah;
c. Kebijakan yang Mendukung Program Administrasi kependudukan;
d. Partisipasi Masyarakat Dalam Mensukseskan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *