Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri: Rakornas Camat Regional II

CATATAN
MENTERI DALAM NEGERI
PADA ACARA RAPAT KOORDINASI NASIONAL CAMAT REGIONAL II
Palembang, 11 Oktober 2018

1. Tema yang di angkat Dalam Rapat Koordinasi Nasional Camat Regional II ini adalah Peran strategis camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

2. Kedudukan kecamatan sangat strategis yaitu sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/wali kota untuk melaksanakan urusan otonomi daerah serta melaksanakan tugas atributif sebagai representasi camat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan kewilayahan.

3. Pada saat ini kelurahan sebagai perangkat kecamatan, sehingga posisi lurah dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada camat.

4. Dalam pasal 225 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan dan dijabarkan kewenangan atributif camat yang sifatnya melekat yaitu :
a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. Koordinasi penerapan perda dan perkada;
d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
f. Membina dan mengawasi (binwas) penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan; dan
g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.

5. Kecamatan menjadi penghalang disintegrasi bangsa dan menjadi pencegah paham-paham radikalisasi yang dapat mengancam keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

6. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat, diharapkan camat dapat melakukan inovasi berbagai bentuk pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

7. Pelimpahan sebagian kewenangan otonomi daerah khususnya urusan pemerintahan wajib yang strategis dan berkaitan dengan pelayanan dasar dari bupati/wali kota kepada camat menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan.

8. Sebagai organisasi perangkat daerah yang berbasis kewilayahan, kecamatan sepantasnya diberikan peluang untuk menyusun usulan-usulan kegiatan teknis dan didukung pendanaan yang berbasis kinerja.

9. Perlu dilakukan peningkatan manajemen pelayanan publik dan gagasan inovasi pelayanan publik di wilayah kecamatan yang sepenuhnya dilakukan dalam rangka mendukung terciptanya pelayanan publik yang bermutu, efektif dan efisien.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *