Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri, Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2019

CATATAN MENDAGRI
RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN 2019
Jakarta, 14 MARET 2019

1. Perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan mampu berdaya saing di era global. Salah satu peran penting tersebut ialah membangun ekosistem masyarakat berpengetahuan (knowledge based society).

2. Peranan perpustakaan dalam penguatan literasi masyarakat dilaksanakan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Secara inklusif adalah hak masyarakat untuk mendapatkan layanan perpustakaan, di mana pun mereka berada dan pada kondisi apa pun. Hal ini dijamin oleh negara melalui Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

3. Berdasarkan hasil Sensus Data Perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional RI tahun 2018, diketahui bahwa 31 dari 34 Provinsi di Indonesia telah memliki Peraturan Daerah Bidang Perpustakaan (91%). Kemudian 162 dari 514 Kabupaten/kota telah memiliki Peraturan Daerah Bidang Perpustakaan (32%).

4. Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional terus mendorong daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah Bidang perpustakaan, untuk segera menyusun Peraturan Daerah Bidang Perpustakaan guna menjamin kepastian dan keberlanjutan layanan perpustakaan di daerah sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

5. Guna mewujudkan tata kelola perpustakaan sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar pemerintah daerah, kelembagaan perpustakaan di daerah harus kuat.

6. Penekanan kepada para Kepala Daerah yaitu:

a. Untuk membentuk Dinas Perpustakaan bagi pemerintah daerah yang belum;

b. Memperkuat struktur kelembagaan dan tata laksana perpustakaan kecamatan dan desa/kelurahan melalui peraturan perundang-undangan;

c. Mendorong penyelenggaraan Perpustakaan Umum pada tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan berjalan dengan baik;

d. Memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, pentingnya pembangunan perpustakaan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP);

e. Optimalisasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada e-KTP sekaligus sebagai Kartu Anggota Perpustakaan di seluruh wilayah Republik Indonesia;

f. Mempercepat implementasi MoU Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Perpustakaan Nasional RI Nomor 041/735/SJ, 2/PKS/I/2019, tentang Kerjasama Dalam Rangka Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Perpustakaan Nasional, khususnya dalam memperkuat kerangka regulasi, kelembagaan, ketenagaan dan kualitas pengelolaan perpustakaan di daerah.

g. Dana DAK transfer ke daerah sebagian untuk penegmbangan perpustakaan, literasi dan kegemaran membaca. Terutama penyediaan buku-buku live skill, home industri dan teknologi terapan.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.