Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri, Rakor Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi dan Kab/Kota

CATATAN MENDAGRI
RAPAT KOORDINASI KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) PROVINSI SE- INDONESIA DAN KAB/KOTA TERPILIH TAHUN 2019
Yogyakarta, 2 Maret 2019

1. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menegaskan bahwa Pemerintah akan fokus pada pembangunan SDM pada Tahun 2019, termasuk pembangunan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjawab tantangan globalisasi dan persaingan serta tuntutan dari masyarakat.

2. ASN termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 233 dinyatakan bahwa bagi pegawai ASN yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan, selain memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural.

3. Untuk mengimplementasikan kebijakan tentang kompetensi pemerintahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri saat ini juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan sebagai acuan dalam pengembangan program peningkatan kompetensi pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 85 tahun 2017 tentang Diklat Kepemimpinan Dalam negeri, dan beberapa regulasi lainnya.

4. Tantangan dalam aspek tata kelola pemerintah Indonesia yang efektif dan efisien salah satunya adalah membangun sinergitas antara pusat dan daerah yang merupakan salah satu program pemerintahan Pak Jokowi – JK dan tercantum dalam nawacita ke-2.

5. ASN saat ini berada di garis depan perjuangan. Menyikapi hal itu, agar Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang, maka sebagai ASN harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bekerja berorientasi pada hasil bukan pada prosedur, mencermati dan mengkaji regulasi yang ada agar bisa lebih cepat melayani masyarakat, melakukan cek dan ricek program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

b. Harus berani mengambil terobosan-terobosan kebijakan. Kebijakan pemerintahan pusat dan daerah harus dinamis, jangan statis.

c. Selalu meningkatkan kualitas, harus juga mentaati peraturan perundang-undangan serta aturan yang ada.

d. ASN harus memelihara persatuan dan kesatuan dan menjaga kedamaian yang juga menjadi kebutuhan semua pihak.

e. Terkait Pemilu ASN harus netral.

f. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

g. ASN sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik perlu diberikan dukungan anggaran yang cukup untuk peningkatan kompetensinya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada rakyat.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *