Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri, Peringatan Hari Malaria Sedunia

CATATAN MENTERI DALAM NEGERI
PADA ACARA PERINGATAN HARI MALARIA SEDUNIA
Denpasar, 13 Mei 2019

1. Dalam 4 (empat) tahun terakhir kita dapat merasakan perubahan pelayanan publik yang signifikan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, orientasi pembangunan yang bertumpu pada pelayanan kepada masyarakat tersentuh disemua lini mulai dari membuka akses melalui pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusia yang dimulai dari perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan.

2. Dari sisi pembangunan kesehatan peran upaya promotif dan preventif terhadap pencegahan penyakit digalakkan dengan prioritas nasional antara lain Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan intervensi pelaksanaan Stunting.

3. Secara normatif upaya meningkatkan kesejahteran dan demokratisasi telah diatur didalam Konstitusi negara kita, dengan tegas disebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteran dan demokratisasi tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat tetapi juga menjadi kewenangan pemerintah daerah.

4. Urusan Kesehatan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan bersifat wajib yang berkaitan pelayanan dasar, sehingga dalam pelaksanaannya kami berharap para Kepala Daerah untuk fokus kepada beberapa aspek pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.

5. Pembangunan kesehatan harus mengedepankan aspek promotif dan preventif sehingga dapat mengendalikan dampak di hilir dari permasalahan kesehatan yang tentunya memerlukan keterlibatan seluruh stakeholder, lintas OPD, swasta dan masyarakat.

6. Penyakit yang disebabkan oleh vektor malaria ternyata masih menjadi “musuh” yang terus diperangi di negeri ini. Dari total 267 juta jiwa penduduk Indonesia, seperempatnya hidup di daerah dengan risiko sedang hingga tinggi tertular malaria, khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

7. Sejarah malaria di Indonesia dimulai pada era 1900-an ketika jumlah penderita mencapai 30 juta jiwa dan menyebabkan kematian 120.000 jiwa. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan iklim tropis.

8. Para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat dan daerah harus saling bersinergi, bekerja lebih maksimal lagi dan tidak boleh membiarkan permasalahan malaria hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, tetapi perlu dukungan dari sektor-sektor lain yang terkait, seperti pekerjaan umum, permukiman, pendidikan, lingkungan hidup, pertanian, dan lain-lain.

9. Peran Pemerintah Provinsi agar dapat memfasilitasi replikasi good practice dari daerah yang telah eliminasi ke daerah yang masih berjuang mencapai eliminasi malaria sangat vital sehingga Saya menghimbau agar dapat dilakukan upaya yang konkrit melalui manajemen pengelolaan pemerintahan yang baik yaitu dengan cara mengintegrasikan program di dalam dokumentasi perencanaan dan anggaran yang selanjutnya menjadi acuan implementasi program dan kegiatan di daerah yang disertai dengan pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.