Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri, Peningkatan Kesiapsiagaan Daerah Guna Menghadapi Ancaman Bencana

CATATAN MENDAGRI
PADA ACARA RAPAT KERJA GUBERNUR XIX FORUM KERJA SAMA DAERAH – MITRA PRAJA UTAMA
Topik : ” Kerjasama daerah dalam peningkatan kesiapsiagaan daerah guna menghadapi ancaman bencana “
Bandung, 26 Maret 2019/ jam 19’30 di Gedung Pemda Jawa Barat

I. LATAR BELAKANG

1. Letak Geografis Indonesia yang berupa kepulauan dan berada pada pertemuan lempeng tektonik dunia yang bergerak aktif setiap tahunnya.

2. Sabuk vulkanik yang membentang di Kepulauan Indonesia yaitu berupa sebaran gunung api yang membentang dari Pulau Sumatera hingga sebagian wilayah Pulau Papua, yang menjadikan Negara Kepulauan Republik Indonesia dikenal dengan istilah ”Ring of Fire”, selanjutnya Istilah tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang rawan terhadap bencana alam.

3. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bencana belum menjadi bagian dari 32 urusan pemerintahan daerah baik dalam rumpun urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib maupun urusan pilihan kondisi tersebut menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penanggulangan bencana.

II. PERAN KEMENDAGRI SEBAGAI POROS PEMERINTAHAN KHUSUSNYA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

1. Penanggulangan bencana masuk ke dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2. Standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

3. Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

4. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, Kemendagri telah menerbitkan Permendagri No. 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan Permendagri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

5. Sebagai tindaklanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas-PB) Tahun 2019 pada tanggal 2 Februari 2019, bertempat di Surabaya Jawa Timur, Kemendagri telah menyampaikan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor: 360/1219/SJ tanggal 11 Februari 2019 hal Penguatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia Nomor: 360/1220/SJ tanggal 11 Februari 2019 hal Penguatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

6. Salah satu langkah kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 guna meningkatkan pengetahuan aparatur dan warga negara dan penyebarluasan informasi bencana adalah, sbb:

a. Pelayanan informasi rawan bencana
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

III. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Peran strategis pemerintah daerah dalam menurunkan indeks risiko bencana di daerah, sbb:

a. Menyusun regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk perda dan perkada yang berdimensi PRB atau bentuk kebijakan lainnya sesuai peruu;
b. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
c. Menyusun kajian risiko bencana dan menyusun rencana penanggulangan bencana daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
d. Menginisiasi kerjasama daerah yang berbatasan dalam penanggulangan bencana;
e. Peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan teknis kebencanaan melalui gladi posko, gladi lapangan dan bentuk simulasi lainnya.

2. Mempedomani dan mensosialisasikan Indeks Risiko Bencana daerah sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

3. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang berorientasi pada kegiatan berdimenasi PRB sebagai investasi peningkatan kapasitas terhadap bencana bagi warga negara, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

IV. KERJA SAMA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Kerja Sama Antar Daerah sebagai solusi dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan daerah guna menghadapi bencana di daerah. Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dalam memadukan kebijakan penanggulangan bencana antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

2. Bentuk kerjasama bisa dalam bentuk program dan kegiatan pengurangan risiko bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta dalam hal penyelamatan dan evakuasi korban bencana antar daerah yang berbatasan. Peningkatan kesiapsiagaan daerah guna menghadapi bencana akan lebih efisien dan efektif apabila antar daerah bekerja sama.

V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI KE DEPAN

1. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan sinergi implementasi penanggulangan bencana di daerah.

2. Mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana termasuk pemanfaatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

3. Penyiapan dokumen kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana dan dokumen rencana kontinjensi sebagai dasar penerapan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.

4. Penguatan dan peningkatan kapasitas BPBD.

5. Pengintegrasian dan pengarusutamaan PRB dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

6. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.