Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri, Penandatangan MoU antara Kemendagri, MK, KLHK, OJK, dan PPATK

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SERTA OTORITAS JASA KEUANGAN

Selasa 19 Februari 2019 di Gedung Bank Indonesia, Jalan Kebonsirih

1. Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, merencanakan pembangunan, dan penegakkan hukum, serta mencegah terjadinya kriminalitas.

2. Dengan telah dilakukan Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el, diharapkan akan memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi data penduduk dalam berbagai pelayanan publik yang berujung pada implikasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Maksud dan tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang kita lakukan, antara lain adalah :

a. Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertujuan untuk sinkronisasi, verifikasi dan validasi data pendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

b. Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan dengan Mahkamah Konstitusi bertujuan dalam rangka sinkronisasi, verifikasi dan validasi data pemangku kepentingan (stakeholders) Mahkamah Konstitusi melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Peduduk Elektronik (KTP-el).

c. Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan bertujuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewengangan melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Peduduk Elektronik (KTP-el).

4. Lembaga pengguna yang telah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP Elektronik adalah sebanyak 1174 (seribu seratus tujuh puluh empat) yang terdiri dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah dari berbagai bidang, antara lain jasa keuangan, asuransi, pemerintahan, komunikasi dan informatika, dan penegakan hukum.

5. Database Kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri sudah terjamin akurasinya mengingat telah kami lakukan verifikasi dan sinkronisasi dengan perekaman sidik jari dan iris mata khususnya bagi penduduk wajib KTP. Kementerian Dalam Negeri telah memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada sejumlah 265.185.520 penduduk.

6. Selanjutnya penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berjumlah kurang lebih 192.676.863 jiwa dan penduduk yang telah merekam sebanyak 187.667.483 jiwa (97.41%).

7. Akurasi data kependudukan memiliki peranan penting pada saat proses verifikasi berlangsung. Menyadari hal ini, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk mewujudkan sentralisasi data penduduk melalui one data policy. Kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan berbagai Lembaga Pengguna dalam pemanfaatan Data Kependudukan merupakan salah satu wujud sinergitas data yang mumpuni untuk menciptakan sistem deteksi yang cepat dan akurat.

8. Kepada lembaga pengguna yang baru berkerja sama ini agar segera melakukan penyambungan jaringan komunikasi data ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga Data Kependudukan segera dapat diakses secara on-line dengan berbasis NIK.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.