Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri, Kuliah Tamu di Universitas Khairun Ternate

CATATAN MENDAGRI
PADA ACARA KULIAH TAMU DI UNIVERSITAS KHAIRUN
DEMOKRASI DAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
Ternate, 5 Maret 2019

I. PENDAHULUAN
A. Hasil review pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan 3 (tiga) fase pilkada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 dari aspek kewaspadaan secara umum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dijadikan pengalaman dalam menyingkapi Pileg dan Pilres sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali.

B. Sukses Pemilu Tahun 2019 harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan.

II. PERSIAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
Sukses Pemilu tidak hanya bersandar kepada integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu, namun harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dukungan dan Fasilitasi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1. Penugasan personel pada Sekretarist PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
2. Penyediaan sarana ruang sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
3. Pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan pendidikan politik;
4. Kelancaran transfortasi pengiriman logistik;
5. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan Pemilu.

Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah
1. Penyediaan data kependudukan;
2. Fasilitasi kampanye;
3. Membantu pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara;
4. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan.

III. POTENSI KERAWANAN PEMILU
Potensi kerawanan Pemilu yang merupakan tantangan demokrasi
1. Politik identitas;
2. Ujaran kebencian; dan
3. Kampanye hitam (Black campaign) menghadapi Pemilu 2019 sehingga meningkatkan suhu politik nasional.

IV. ANTISIPASI
Langkah antisipasi Pemilu yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah diantaranya adalah:
1. Pendidikan politik bagi pemilih diprioritaskan untuk segmen pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal, dan penyandang disabilitas;
2. Pentingnya partisipasi masyarakat;
3. Melakukan monitoring untuk semua tahapan Pemilu;
4. Koordinasi antar Lembaga Pemerintahan;
5. Koordinasi dan konsolidasi ketertiban dan keamanan antar instansi terkait.

V. DUKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Dukungan Kemendagri untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu
1. Membentuk tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan situasi politik;

2. Membentuk tim pemantauan perkembangan politik di daerah yang di ketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol.

VI. KESIAPAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kesiapan Kementerian Dalam Negeri pada persiapan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 diantaranya adalah:
1. Menyiapkan tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di seluruh Indonesia;
2. Pemantauan Pemilu melalui clearing house Kemenlu dan Kemenkumham;
3. Memeratakan titik daerah-daerah yang rawan konflik;
4. Memberdayakan Ormas;
5. Koordinasi dalam tahapan penetapan dan perbaikan DPT.

VII. ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
1. Mendukung Partisipasi politik masyarakat agar tercapai secara optimal dalam Pemilu serentak tahun 2019, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga dengan demikian, Pemilu serentak tahun 2019 akan dapat menghasilkan pemimpin nasional dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya.

2. Mendukung dan berperan dalam upaya meningkatkan kehidupan demokrasi dan mewujudkan kesamaan persepsi serta sinergitas yang kuat agar Pemilu Serentak 2019 dapat terlaksana secara konduif, aman dan damai.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *