Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri, Hari Anti Korupsi Sedunia 2017

CATATAN MENDAGRI
ACARA
HARI ANTI KORUPSI SE DUNIA TAHUN 2017
Jakarta, 11 Desember 2017

A. SEKILAS UNCAC

1. Ratifikasi UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION Tahun 2003 melalui UU Nomor 7 Tahun 2016.

Poin Penting:

a. Dilatarbelakangi keprihatinan terhadap korupsi
b. Pencegahan korupsi tanggungjawab semua negara
c. Tujuan:

1) Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi;
2) Meningkatkan kerja sama internasional dan bantuan pemberantasan korupsi;
3) Meningkatkan integritas, akuntabilitas dan pengelolaan pemerintah.

B. POTRET PENYELENGGARAAN PEMDA
1. KORUPSI

a. Tahun 2004–2017 terdapat 392 Kepala Daerah tersangkut hukum, jumlah terbesar adalah korupsi sejumlah 313 kasus.
b. 78 kepala daerah sejak 2004 tersangkut korupsi dengan modus terbesar adalah penyuapan.
c. Survey TII 2017, 17% pelaku usaha gagal mendapat keuntungan karena pesaing memberi suap.
d. Sektor rawan korupsi: penyusunan anggaran, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hibah dan bansos, perjalanan dinas serta sektor perizinan.
e. Dampak korupsi adalah melambatnya pembangunan daerah.

2. PERENCANAAN DAN ANGGARAN DAERAH

a. 17.07% program dalam RPJMD tidak dijabarkan RKPD;
b. 25,03% inkonsistensi antara RKPD dengan PPAS;
c. Perencanaan belum bersih dari kepentingan pihak tertentu;
d. Ketaatan penetapan APBD tepat waktu baru diangka 78,2%;
e. Struktur Belanja Tidak Langung 59,61%, lebih besar dibanding Belanja Langsung yang hanya 40,39%;
f. Derajat otonomi fiskal rendah, rata-rata 33,85%;
g. Proporsi Belanja Modal kecil, hanya 18,13% dari total belanja.
h. Opini WTP 375 daerah (70%), 139 daerah WDP (26%) dan 23 daerah TMP (4%)

3. PERIZINAN DAERAH
Permasalahan di daerah:

1) Perda Perizinan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2) Prosedur pemberian izin tidak mempedomani ketentuan;
3) Nilai jaminan yang harus disetor belum didasari Perda; dan
4) Proses dan standar operasional pelayanan di PTSP belum memadai

4. KAPABILITAS APIP
1) APIP berada di Level I dari Level III pada 2019 yang ditargetkan RPJMN.

2) Inspektorat Daerah dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan di daerah.

C. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

  1. Pemda menerapkan e-planning
  2. Pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan oleh DPRD tidak boleh mengasilkan praktek korupsi
  3. Menyusun revisi Perpres No. 55 Tahun 2012 serta pembentukan Timnas Anti Korupsi
  4. Koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di 22 Provinsi dan 300 kabupaten/kota
  5. Koordinasi APIP dan APH dalam pembangunan daerah sesuai MoU 30 November 2017
  6. Penguatan integritas Partai Politik
  7. Penguatan APIP

    KPK rekomendasi kepada Presiden terkait penguatan APIP:

1) Aspek kelembagaan;
2) Aspek anggaran;
3) Aspek SDM, jumlah maupun kompetensi.

D. ATENSI MENDAGRI

  1. Jaga integritas dan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. Implementasi e-Planning dan e-Budgeting;
  3. Penguatan Dinas PTSP dan e-permit di daerah;
  4. Optimalisasi dan transparansi ULP Barang dan Jasa di daerah;
  5. Tingkatkan kualitas APBD, tepat waktu dan pro rakyat;
  6. Perkuat fungsi Inspektorat Daerah.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *