Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri, Grand Launching IKP Bawaslu

CATATAN MENDAGRI
“GRAND LAUNCHING IKP”
BAWASLU
Jakarta, 28 November 2017

I. INDEKS KERAWANAN PILKADA (IKP)
IKP sebagai rangkaian riset yang menjadi dasar perumusan kebijakan, program dan strategi dalam pengawasan di bidang kepemiluan. IKP dibutuhkan sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di setiap wilayah yang hendak melangsungkan Pilkada.

A. TUJUAN DAN KEGUNAAN
1. Melakukan pemetaan dan deteksi dini dalam menentukan wilayah rawan;
2. Mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan wilayah;
3. Referensi menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi.

B. PEMBOBOTAN DIMENSI DAN VARIABEL
1. Dimensi 1 : Penyelenggaraan.
2. Dimensi 2 : Kontestasi.
3. Dimensi 3 : Partisipasi.

C. KATEGORI SKOR
1. Kategori Kerawanan Rendah
2. Kategori Kerawanan Sedang
3. Kategori Kerawanan Tinggi

II. POTENSI PERMASALAHAN DALAM PILKADA SERENTAK 2018
1. Perekaman dan data kependudukan memerlukan dukungan seluruh elemen.
2. Untuk NPHD dengan Bawaslu, sebagian besar Panwaslu di kabupaten/kota masih dalam proses pembentukan.
3. Beberapa hal perlu mendapat perhatian pada pilkada:
a. Luasnya wilayah pengamanan, tantangan kondisi geografis
b. Adanya beberapa pengaturan khusus di Prov. Papua.
c. Terjadinya peningkatan tingkat kerawanan akibat intensitas aksi Kelompok Kriminalitas Bersenjata;

III. AREA RESIKO
1. Resiko Umum:
a. Faktor Gangguan Alam
b. Faktor keamanan
c. Faktor Politik Hukum
d. Faktor lainnya

2. Resiko Dalam Tahapan:
a. Tahapan pendaftaran
b. Tahapan distribusi logistik
c. Tahapan kampanye
d. Tahapan masa tenang
e. Tahapan pemungutan suara
f. Tahapan pelaksanaan penghitungan
g. Tahapan penetapan pemenang

3. Kendala Yang Dihadapi
1). Perseteruan antar pendukung paslon
2). dukungan ganda dari parpol pengusung
3). Netralitas penyelenggara
4). Kampanye dan money politic.
5). Pelanggaran kode etik penyelenggara
6). Masalah logistik
9). Belum ada penentuan tepat Sistem Noken.

IV. KEBIJAKAN KEMENDAGRI
1. Dukungan Penyiapan DP4
2. Dukungan Penyiapan NPHD
a. Provinsi Yang Telah Menandatangani NPHD per 20 November 2017:
1) Penandatanganan NPHD dengan KPU: 17 Provinsi.
2) Penandatanganan NPHD dengan Bawaslu: 17 Provinsi
3) Penandatanganan NPHD dengan PAM: 2 Provinsi (Jawa Timur dan Papua)

b. Kabupaten/Kota Yang Telah Menandatangani NPHD
1) Penandatanganan NPHD dengan KPU : Seluruh Kabupaten/Kota (154 daerah)
2) Penandatanganan NPHD dengan Panwas Kab/Kota: 133 Kabupaten/Kota
3) Penandatanganan NPHD dengan PAM: 12 Kabupaten/Kota

c. Penyebab Keterlambatan Penandatangan NPHD :
1) Panwas Kabupaten/Kota belum semua terbentuk;
2) Besaran dana hibah belum disepakati;
3) Pemda belum melakukan pembahasan usulan penyelenggara;
4) Kepala Daerah tidak ada ditempat.
3. Dukungan Koordinasi Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pilkada
4. Dukungan teknis kelancaran Pilkada:
5. Dukungan peningkatan partisipasi pemilih
6. Menjaga Netralitas ASN.

Pilkada/Pilpres/Pemilu SUKSES kalau:
– partisipasi masyarakat meningkat,
– tidak ada politik uang
– Kampanye adu program/gagasan/ide untuk kesejahteraan rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan. Hindari kampanye berujar kebencian-sara-fitnah.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *