Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri, Ekonomi dan Politik di Tahun Pilkada

CATATAN MENDAGRI
DISKUSI OUTLOOK 2018 DAN PELUNCURAN PORTAL BERITA INEWS.ID
“Ekonomi dan Politik di Tahun Pilkada”
Jakarta, 8 Januari 2018

I. GAMBARAN PILKADA SERENTAK 2018
1. Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 pada 171 daerah otonom, meliputi 17 daerah provinsi, 115 daerah kabupaten, dan 39 daerah kota.

2. Kemendagri telah menyerahkan DP4 untuk Pilkada Serentak tahun 2018 pada tanggal 27 November 2017 di Surabaya untuk selanjutnya akan dimanfaatkan KPU dalam penyusunan DPT Pilkada Tahun 2018.

3. Potensi kerawanan dalam pelaksanaan pilkada serentak:
a. Indikasikan adanya multi tafsir atas UU & Peraturan Pilkada/Pemilu dan potensi Sengketa Gugatan PTUN atas Peraturan Pilkada.
b. Adanya potensi Konflik Internal Parpol pada Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penyalahgunaan Data Kependudukan
c. Adanya pemilih ganda/fiktif/belum cukup umum dan Kerawanan Penggelembungan Suara
d. Adanya keterlambatan logistik ke TPS dan pencurian/Sabotase logistik Pilkada
e. Adanya Konflik/bentrokan antar massa pendukung Paslon, Konvensional lainnya.
f. Adanya praktek politik uang, kampanye hitam, teror/ancaman/intimidasi/kejahatandan Golput.
g. Adanya potensi Politik Uang, Aksi Protes, Teror/Ancaman/Intimidasi/Kejahatan Konvensional lainnya

II. DUKUNGAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018
1. Seluruh Provinsi atau sejumlah 17 Provinsi telah melakukan penandatanganan NPHD dengan KPU dan Bawaslu Provinsi.

2. Provinsi yang telah menyepakati dukungan anggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 NPHD dengan PAM: 15 Provinsi sudah melakukan penandatanganan, sedangkan 2 provinsi (Bali dan Maluku) belum menganggarkan anggaran NPHD untuk PAM.

3. Penandatanganan NPHD dengan KPU dan Bawaslu telah dilakukan oleh Seluruh Kabupaten/Kota (154 daerah) yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2018

4. Kabupaten/Kota yang telah menyepakati dukungan anggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 NPHD dengan PAM: 51 Kabupaten/Kota sudah, dan 103 Kabupaten/Kota lainnya telah dialokasikan pada APBD 2018.

5. Alokasi Dana Hibah Pilkada Serentak Provinsi/Kab/Kota Tahun 2018 setelah Penandatanganan NPHD adalah sebesar Rp. 18.019.612.514.941,00 terdiri dari:

6. Penyebab Keterlambatan Penandatangan NPHD :
a. Kabupaten/Kota banyak yang menganggarkan dana NPHD pada Tahun 2018;
b. Besaran dana untuk pengamanan masih dalam proses pembahasan;
c. Belum ada persetujuan dari kedua belah pihak terkait dengan besaran anggaran untuk pengamanan;

III. STABILITAS POLITIK YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH
1. Ada beberapa indikator yang dapat dilihat jika kondisi politik dan keamanan berjalan kondusif, yaitu tingginya pertumbuhan usaha, meningkatnya program pengembangan usaha swasta, baiknya interaksi Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha, terbangunnya infrastruktur yang mendukung investasi daerah serta meningkatnya transaksi ekonomi dan ketenagakerjaan.

2. Dalam melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan yang berpengaruh pada stabilitas politik daerah digunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu

3. Dalam penyusunan IKP Pilkada 2018, Bawaslu menggunakan tiga dimensi, yakni dimensi kontestasi, partisipasi, dan penyelenggaraan pemilu.

4. Terdapat 3 Provinsi yang masuk kategori nilai kerawanan tinggi (skor 3,00 – 5,00) adalah:
a. Papua dengan skor 3,41;
b. Maluku dengan skor 3,25; dan
c. Kalimantan Barat dengan skor 3,04.

5. Terdapat 6 Kabupaten yang masuk kategori nilai kerawanan tinggi (skor 3,00 – 5,00) adalah:
a. Mimika dengan skor 3,43;
b. Paniai dengan skor 3,41;
c. Jayawijaya dengan skor 3,40;
d. Puncak dengan skor 3,28;
e. Konawe dengan skor 3,07; dan
f. Timor Tengah Selatan dengan skor 3,05.

IV. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH MELALUI INVESTASI
1. Manfaat Investasi
a) Peningkatan investasi diharapkan akan berperan sebagai media transfer teknologi dan manajerial yang pada akhirnya akan berkonstribusi terhadap meningkatnya produksi dan produktivitas, serta daya saing ekonomi suatu bangsa.

2. Peran Kemendagri dalam Perdagangan dan Investasi di Indonesia
a. Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pembinaan dan umum atas kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai indikator urusan perdagangan di daerah,
b. Peran Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan investasi antara lain melalui pemberian dukungan kemudahan investasi serta pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.

V. ARAHAN MENDAGRI DALAM MENDUKUNG STABILITAS POLITIK DAN EKONOMI DALAM MENGHADAPI PILKADA SERENTAK TAHUN 2018
1. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

2. Pilkada Serentak harus mampu memberikan jaminan hak-hak konstitusi masyarakat terjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraan Pilkada oleh penyelenggara Pilkada;

3. Adanya kepastian penyaluran dan pencarian NPHD sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

4. Harus mengedepankan kecermatan untuk menghindari kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama terkait data pemilih.

5. Pilkada Serentak harus menjadi tanggungjawab bersama, terutama pemerintah dan partai politik untuk mensukseskannya.

6. Diperlukan collective action dari semua pihak untuk memperhatikan aturan yang ada, terutama pada daerah-daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi.

7. Evaluasi atas perubahan regulasi di daerah untuk mempercepat proses penyederhanaan izin investasi

8. Agar proses perizinan diarahkan menggunakan tekhnologi informasi, agar tidak bersifat parsial dan dapat terintegrasi serta sekuensial (berurutan).

9. Agar proses perizinan dapat disederhanakan dan menghilangkan waktu penyelesaian yang lama dan biaya perizinan yang tidak jelas.

— TJAHJO KUMOLO —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *