Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri dalam Rapat Pimpinan Kementrian Pertahanan Tahun 2018

CATATAN MENDAGRI SELAKU KEPALA BNPP
ACARA
RAPAT PIMPINAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2018
Jakarta, 11 Januari 2018

I. ARAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DALAM RPJMN
1. Pengelolaan Perbatasan Negara mengandung 2 dimensi yakni “Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan “Pembangunan Kawasan Perbatasan”.

2. Pembangunan Kawasan Perbatasan merupakan penjabaran dari Nawacita Ke-3.

3. Penataan ruang perbatasan harus mengintegrasikan 3 pendekatan, yaitu hankam, ekonomi, dan lingkungan.

4. Masalah kawasan perbatasan:
a. Segmen batas negara wilayah darat, laut dan udara;
b. Terisolir dan tertinggal karena terbatasnya infrastruktur.;
c. Kondisi sosial ekonomi masih rendah;
d. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dengan negara tetangga.

5. Pengelolaan perbatasan dibagi menjadi:
a. Batas Wilayah Negara
Penyelesaian Batas Darat, Laut, Udara dan Pemanfaatannya;
b. Lintas Batas Negara. Pembangunan Pos Lintas Batas Terpadu dan antisipasi Criminal border;
c. Pembangunan Kawasan Perbatasan. Kedaulatan pangan, energi, pembangunan infrastruktur, konektivitas dan kedaulatan wilayah.
d. Kelembagaan. Mekanisme Perencanaan dan Pengendalian Terpadu, Kapasitas Aparatur dan Masyarakat, Kerjasama antar Lembaga Internasional/Nasional.

6. Penyelesaian Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.

7. Telah dilakukan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 10 PKSN dan 17 Kecamatan Lokpri.

8. Konsep Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara, sebagai berikut:
a. Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara
b. Strategi Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Negara
c. Strategi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertahanan dan Keamanan
d. Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Kawasan Perbatasan Negara

II. CAPAIAN TAHUN 2017 BERDASARKAN TARGET RPJMN
1. Bidang Pertahanan Dan Keamanan
a. Pembangunan POSAL dan Dermaga Sei Pancang.
b. Pembangunan sarana dan prasarana Pulau Karang Unarang Kab Nunukan Prov Kaltara.

2. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara
1) Batas Negara Wilayah Darat
a. Pemeliharaan patok/tugu;
b. Pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan RI – Malaysia;
c. Pemasangan Chip pada patok/tugu batas negara RI – Malaysia;
d. Pilar RI – RDTL sebanyak 80 pilar;
e. Pilar RI – PNG sebanyak 10 pilar;
f. Pembangunan dan Renovasi Pos Pamtas sebanyak 4 unit.

2) Batas Negara Wilayah Laut
Pembangunan POSAL dan Dermaga Sei Pancang.

3) Batas Negara Wilayah Udara
a. Proses Penetapan Air Defense Identification Zone;
b. Proses penyelesaian Flight Information Region sektor ABC di Wilayah Kep. Natuna.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *