Tjahjo Kumolo

Begini Cara Mendagri Tangkal Hoaks dan Isu SARA Jelang Pilkada 2018

JAKARTA – Kabar bohong atau hoaks dan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) harus diakui masih marak dalam praktik demokrasi di Indonesia, khususnya jelang pilkada. Padahal, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas pemilihan di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini.

Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintahkan jajaran di bawahnya untuk melakukan sejumlah upaya signifikan.

“Petakan secara detail wilayah-wilayah yang media sosialnya berperan aktif dan jumlahnya banyak. Kemudian, sinergi dengan ahli IT untuk melakukan blokir terhadap media-media abal-abal yang sering menebar fitnah dan kebohongan,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (15/10/2017).

Pemerintah daerah juga diminta berperan aktif. Salah satu wujudnya adalah alokasi dukungan dana yang proporsional untuk sosialisasi pilkada yang bermartabat.

Selain itu, demokrasi yang sehat juga ditentukan oleh para pasangan calon yang akan maju ke kontestasi. Alih-alih menggunakan hoaks dan isu SARA, para paslon selayaknya mengedepankan ide dan gagasan.

“Para paslon agar gencar mempublikasikan gagasan dan idenya melalui media, dengan berpedoman pada RPJMD yang ada,” imbuhnya.

Selanjutnya, yang tak kalah penting, konflik pra dan pasca-pilkada bisa ditanggulangi dengan merangkul tokoh masyarakat dan agama, termasuk untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN).

“Harus ada sanksi yang nyata dan riil terhadap pelanggaran netralitas ASN oleh pemerintah, sebagai syok terapi bagi ASN lainnya,” tukas Tjahjo. (Okezone)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *