Home » Entries posted by admin (Page 477)

Gubernur Dipilih DPRD
PDI-P: Ada Rekayasa

JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam draf RUU Pilkada versi pemerintah, pemilihan Gubernur diusulkan melalui DPRD. Mekanisme ini mengubah sistem yang berjalan sejak pasca reformasi, yaitu melalui pemilihan langsung. Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menilai, konsep ini sarat muatan kepentingan politik jangka pendek dan sangat pragmatis. “Ada proses rekayasa yang tidak sehat dan tujuan politik lain. Untuk […]

PDIP Lihat Politik ‘Aji Mumpung’ di Balik Wacana Pilgub oleh DPRD

Jakarta – PDI Perjuangan melihat ada kepentingan pragmatis di balik wacana pemilihan gubernur kembali oleh DPRD dalam RUU Pilkada. Partai oposisi ini melihat adanya politik aji mumpung yang dilakukan parpol yang kadernya banyak duduk di DPRD provinsi. “Kami melihat ada kepentingan-kepentingan politik pragmatis yang memanfaatkan situasi, memanfaatkan kepentingan dalam jangka pendek. Yang mumpung saya lebih […]

PDIP Gelar Diskusi Krisis Korea, Cuma Wakil China & Rusia yang Hadir

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menggelar diskusi seputar krisis Semenanjung Korea. Namun, dari 25 Kedutaan Besar negara Asia Pasifik di Jakarta yang diundang, hanya perwakilan Kedubes China dan Rusia yang hadir. Mereka adalah Zang Wang, perwakilan Kedubes China yang juga anggota Partai Komunis China dan Yana Khvan, perwakilan Kedubes Rusia. Kedua negara itu […]

PDIP Tetap Dukung Pilkada Langsung

Dalam draf RUU Pilkada, pemerintah membuka kemungkinan bila gubernur akan dipilih oleh DPRD, tidak dipilih langsung oleh rakyat. Salah satu alasan yang disodorkan pemerintah adalah ongkos pilkada  sangat mahal. Sikap Fraksi PDI Perjuangan tetap pilkada langsung untuk Propinsi/Kab/ Kota. Demokrasi memang mahal tapi rambu-rambunya perlu dikoreksi dalam aturan perundang-undangan. Alasannya sebagai berikut: Pertama, menunjuk adanya […]

Satgas dan Hak Interpelasi

Satgas dan Hak Interpelasi

Kalau kita ikuti perkembangan pembentukan Satgas-Satgas dan pengunaan hak interpelasi di DPR, yang seharusnya kita segera kita lakukan adalah normalisasi kehidupan ketatanegaraan kita. Sikap anomali lembaga-lembaga yang sifatnya adhoc yang ada sekarang ini bisa menunjukkan bahwa kondisi ketata-negaraan kita  tidak normal. Pembentukan seperti Satgas-satgas tersebut yang lewat Keppres, dan ini murni prerogatif Presiden dan ini […]

PDIP: Ada Gubernur Utama, kalau Begitu Ada Gubernur Ecek-ecek

Jakarta – PDI Perjuangan mempertanyakan istilah ‘gubernur utama’ dan ‘wakil gubernur utama’ dalam draf RUU Keistimewaan DIY yang disusun pemerintah. Kalau ada gubernur utama, berarti ada gubernur yang tidak utama. “Ada istilah gubernur utama, kalau begitu ada dong gubernur madya, gubernur bayangan, gubernur ecek-ecek. Ini kan nggak fair. Namanya gubernur ya gubernur, titik,” kata Sekjen […]

RUU DIY: Jangan Sesekali Melupakan Sejarah

RUU DIY: Jangan Sesekali Melupakan Sejarah

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta itu menyatu dengan sejarah pertumbuhan bangsa dan NKRI  yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Terlalu banyak utk diuraikan satu persatu. Keistimewaan itu pula yang mendasari perintah pasal 18 b UUD NKRI tahun 1945 agar diatur dengan UU. Jadi bukan sekedar Jabatan Sultan.

Ajak Bicara Masyarakat

Rabu, 8 Desember 2010 Jakarta, Kompas – PDI Perjuangan berharap pemerintah pusat mengajak bicara Sultan Hamengku Buwono X dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. ”Amat tak elok dan akan menimbulkan berbagai macam persepsi jika, dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY, Sultan HB X serta pemerintah daerah Yogyakarta […]

TKI, Perlu keputusan politik yang Cepat dan Tegas

TKI kita dan permasalahannya, perlu keputusan politik Pemerintah dengan Cepat dan Tegas Pada prinsipnya mencermati situasi nasib TKI kita di beberapa negara dewasa ini, dan belum adanya tindakan konkrit pemerintah yang komprehensif, cepat guna membela TKI kita atas perlakuan semena-mena di Luar Negeri; Dan belum tampaknya tindakan tegas pemerintah dan belum adanya reformasi yang tegas […]