Tjahjo Kumolo

Aturan dan Mekanisme Penggantian Pasangan Calon/KDH/WKDH Hasil Pilkada

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon berdasarkan Pasal 78 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal: dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan; berhalangan tetap; atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Berikutnya Pasal 82 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/walikota atau wakil bupati/wakil walikota yang terpilih dalam pelaksanaan Pilkada, apabila berstatus menjadi tersangka prinsipnya: penanganan hukum menjadi ranahnya para penegak hukum terus berlanjut prosesnya, terkait proses demokrasi melalui Pilkada ranahnya penyelenggara dalam hal ini KPU, dan secara administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ranahnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

4. Semua Calon KDH/WKDH yang kebetulan berstatus sebagai tersangka /terdakwa yang menang Pilkada sepanjang belum mempunyai kekuatan hukum tetap akan dilantik swebagai KDH/WKDH sampai yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum tetap( keputusan pengadilan tetap ). Jika kemudian diputus dan dinyatakan bersalah baru diganti. proses hukum tetap jalan, baik oleh KPK maupun Kejaksaan.

5. Aturan terkait calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih dalam Pilkada dan berstatus ditetapkan menjadi tersangka diatur dalam Pasal 164 ayat (6), (7), dan (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
• Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
• Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
• Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

6. Aturan terkait mekanisme pengisian Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan diatur dalam Pasal 173 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal ini diatur “Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

7.Mekanisme Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota diatur dalam Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016.
• Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
• Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
• Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pusat Penerangan, Kemendagri

One Response to Aturan dan Mekanisme Penggantian Pasangan Calon/KDH/WKDH Hasil Pilkada

  1. Mele.B.Y. Messakh 04/08/2018 at 16:37

    Yth. Bapak Menteri.
    Sy menyampaikan terima kasih atas berita ini, namun yang ingin saya ampaikan adalah memohon agar Peraturan Pemerintah tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota, secepatnya diterbitkan agar tidak terjadi kekosongan jabtana Wakil yang terlalu lama.
    Sekian dan terima kasih.
    Salam Hormat,

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *