Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kritik Anggota DPRD Jateng

* Musibah Merapi, Malah “Dolan” Keluar Provinsi

Semarang, CyberNews. Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo mengkritik anggota DPRD Jateng yang malah “dolan-dolan” melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke luar provinsi, sementara masyarakat luas tengah dipusingkan dengan persoalan erupsi Gunung Merapi.

Tjahjo, Senin (15/11), berada di Semarang dalam rangka reses mengungkapkan hal itu. “Saya telepon teman-teman di DPRD Jateng mau ketemu, wah katanya sedang berada di Jakarta, terus di Bandung. Yang ke Jakarta itu, bilangnya dalam rangka bimtek. Lha wong DPR saja membatalkan semua kunjungan kerja, meski itu sudah lama diprogram. Kunjungan keluar negeri yang dibiayai Belanda saja dibatalalkan. Ini bukan masalah apa, tapi hanya persoalan empati saja,” ujar kelahiran Solo ini.

Tjahjo yang juga anggota Komisi XI DPR tersebut menuturkan, masalah kunjungan kerja DPR itu memang banyak dikritik pers, sehingga akhirnya semua dibatalkan. Menurutnya, wajar jika DPR mendapat banyak kritik kinerjanya. Sebagai contoh, semua studi banding DPR sudah dilakukan, namun produk perundangan yang dihasilkan boleh dibilang sedikit.

“Sebagai anggota DPR, seperti saya ini, gajinya Rp 48 juta, belum kalau perjalanan dinas, rapat-rapat, masih kalau kunjungan-kunjungan kerja. Jadi wajar kalau kemudian kinerja-kinerja DPR ini banyak disorot, kami sadari itu,” ucapnya.

Pemutihan
Berkaitan dengan para korban letusan Gunung Merapi, Tjahjo mengemukakan, Fraksi PDIP DPR RI sudah mengusulkan ke Bank Indonesia supaya memutihkan pinjaman-pinjaman masyarakat sekitar Merapi.

“Ada pinjaman-pinjaman mereka di BRI, Bank Jateng dan lainnya, untuk peternakan, usaha kecil, koperasi, dan lainnya. Karena ini bencana, kami usul itu diputihkan. Bukan hanya Merapi, namun korban tsunami di Mentawai pun demikian,” katanya.

“Dari data yang ada, ternyata banyak diantara mereka yang memiliki tanggungan bayar kredit di bank. Kami anggota Fraksi PDIP di Komisi XI mengusulkan agar kredit mereka dihapuskan, utamanya yang maksimal Rp 25 juta. Anggarannya untuk pemutihan itu pun ada,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jateng Fikri Faqih mengakui memang ada anggota DPRD Jateng yang keluar provinsi kaitannya program-program legislatif yang sudah teragendakan, namun tidak kemudian perhatian terhadap Merapi diabaikan. Para anggota DPRD Jateng sejak meletusnya Merapi 26 Oktober lalu secara bergiliran ke Klaten, Boyolali, Magelang, mencurahkan perhatiannya ke para pengungsi di sana.

“Kan tidak 100 anggota DPRD Jateng ini ke-100-nya pergi. Artinya, program DPRD harus tetap jalan, namun perhatian ke Merapi juga penting. Jadi tetap ada yang standby di sana, malah koordinasinya tidak di sini, tapi Klaten, Boyolali dan Magelang. Besok pun pimpinan DPRD menerima tokoh-tokoh perguruan tinggi, tokoh-tokoh agama, para pengusaha dan lainnya, membahas soal Merapi di ruang ketua DPRD. Jadi kalau ditanya dimana, ya ada di kantor,” ucapnya.

( Saptono Joko Sulistyo /CN13 )

15 Nopember 2010 | 20:39 wib

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *