Tjahjo Kumolo

Alasan Keluarnya SE Mendagri Tentang THR dan Gaji ke-13 ASN

Surat Mendagri terkait THR dan Gaji ke-13 ASN dikeluarkan untuk menjawab permintaan daerah pada saat Raker Keuangan Daerah tanggal 24 Mei, karena banyak di antara daerah yang salah menafsirkan implementasi PP 18/2018 dan PP 19/2018 sehingga besaran THR dan Gaji ke 13 lebih dari yang seharusnya. Untuk tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari maka Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah yang mempunyai fungsi pembinaan pengelolaan keuangan daerah merasa perlu memberikan petunjuk bagaimana mengimplementasikan kedua PP tersebut.

Selanjutnya tanggal 26 Mei kami berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, maka disepakati perlu ada Surat Mendagri.

Surat Menteri dimaksud juga dikeluarkan ketika ada kebijakan pemerintah untuk pemberian gaji ke 13:
1) Bahwa THR dan Gaji ke 13 merupakan Jenis Belanja Pegawai yang di dalam peraturan perundang-undangan masuk kategori “belanja mengikat” yang harus dianggarkan dalam jumlah yang cukup tanpa harus menunggu perubahan APBD karena termasuk belanja yang sifatnya mendesak, sejalan dengan Pasal 28 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.

2) Sebagai implikasi belanja untuk keperluan mendesak tersebut pada angka 1), maka dalam peraturan perundang-undangan dimungkinkan untuk melakukan perubahan pejabaran APBD mendahului perubahan Perda tentang APBD.

Untuk itu, bagi yang paham norma pengelolaan keuangan daerah, akan bisa memahami surat edaran tersebut.

Terimakasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *