Tjahjo Kumolo

Presidential Threshold Sudah Baik, Kenapa Harus Diubah

Mendagri bersama Ketua Pansus RUU Pemilu

Catatan tambahan tentang Presidential Threshold:

Dengan atau tanpa Presidential Threshold, masing-masing mempunyai dasar argumentasi melalui penafsiran konstitusi. UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) menyebutkan paslon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

Lebih lanjut jika ditelusuri dalam risalah amandemen ketiga UUD 1945, TIDAK ditemukan dialektika pengamandemen konstitusi yang melarang penggunaan presidential threshold.

Dengan demikian dapat ditafsirkan dan disimpulkan bahwa penjabaran lebih lanjut ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ke dalam UU merupakan open legal policy yang diberikan kewenangannya kepada pembentuk UU. Dan 2 kali Pilpres serta Pilkada Serentak yang demokratis, tidak ada masalah dengan ketentuan Presidential Treshold 20 25 persen. Hal/ketentuan yang sudah baik kenapa harus diubah (?)

Demikian, terimakasih.

Tjahjo Kumolo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>