Tjahjo Kumolo

Penjelasan Sederhana untuk Pihak yang Menolak Pres-T

Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Setya Novanto (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kiri) saat rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. (ANTARA foto)

Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Setya Novanto (kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kedua kiri) saat rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. (ANTARA foto)

 

Pihak yang menolak Presidential Threshold (Pres-T) terus berusaha membangun opini dengan menyatakan “mengapa hasil pileg 2014 dipakai sebagai acuan Pres-T, yang berarti memakainya untuk 2 (dua) kali  Pilpres: yaitu Pilpres bulan Juli 2014 dan Pilpres 2019.” Mereka   umpamakan sebagai ‘tiket/karcis yang sudah disobek kok dipake lagi’.

Opini tersebut dapat diberi penjelasan sederhana sebagai berikut:

1) Putusan MK No.14/XI-PUU/2013 diputuskan di saat tahapan pilpres 2014 sedang berlangsung sehingga tidak serta merta diberlakukan pada pilpres tahun 2014 tapi diberlakukan untuk pilpres 2019. Sehingga pada saat pemilu 2019 dimana pelaksanaan pileg dan pilpres sudah serentak maka tidak ada hasil pileg yang dapat jadi rujukan dasar Pres-T selain hasil Pileg 2014.

2)  Pileg-Pilpres serentak baru pertama kali dilaksanakan di tahun 2019, maka pasti rujukan Pres-T adalah hasil Pileg 2014. Akan tetapi nantinya pada saat Pemilu 2024, kondisinya akan berbeda karena yang jadi rujukan adalah hasil Pileg 2019. Tiket hasil pemilu 2019 hanya 1(satu) kali digunakan yaitu untuk pilpres tahun 2024. Begitu pemilu 2029 menggunakan tiket 1 kali hasil  pemilu, yaitu pemilu 2024, dan seterusnya.

Oleh karena itu kurang bijak membandingkan kondisi 2019 dengan 2014, tetapi mestinya berfikir ke depan, yaitu tahun 2024, 2029, dan seterusnya, dimana tiket hasil pileg pemilu sebelumnya pasti hanya digunakan 1 (satu) kali saja.

UU Pemilu ini mengatur ke depan, bukan mengatur ke belakang.

3) Pasal 6A UUD 1945 harus dibaca secara lengkap: ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan dikunci di ayat (5) tatacara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wapres lebih lanjut diatur dalam UU.  Tentu ayat (5) pasal 6A berkorelasi dengan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan berkorelasi dengan pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat ( 3) dan ayat (4). Dengan demikian Pres-T adalah bagian “tatacara pemilihan presiden dan wapres” sebagaimana dikunci pasal 6A ayat (5).

4) Apakah Pres-T memiliki manfaat positif /maslahat dalam proses seleksi pemilihan Capres/Wapres atau sebaliknya lebih banyak mudharatnya ? Pres-T telah digunakan 2 kali pemilu. Hasilnya menunjukkan bukti bahwa Pres-T sangat positif menjadi alat seleksi awal Capres Cawapres terpilih yang wajib mendapat dukungan suara lebih 50% dari total suara sah dalam pemilu, Dukungan suara tersebut tersebar lebih 50% dari jumlah provinsi, dan setiap provinsi tersebut minimal mendapat suara minimal 20% sebagaimana dimaksud pasal 6A ayat (3) UUD 45.

Jadi memang sejak awal kelas Capres Cawapres  didesain sebagai calon pemimpin negara, pemimpin nasional, bukan sekedar pemimpin lokal tertentu saja atau pemimpin kelompok atau golongan tertentu saja.

Dengan demikian Pres-T  sebagai alat seleksi awal sangat bermanfaat menuju terpilihnya pemimpin negara dalam pemilu.

5) Negara lain yang tidak menggunakan Pres-T  tetap memiliki alat seleksi awal Capres Cawapres yang disebut pemilihan pendahuluan. Seperti Amerika Serikat, pada pilpres yang lalu Donald Trump bertarung dengan Hillary. Mereka  lolos terpilih dalam proses pemilihan pendahuluan yang difasilitasi oleh penyelengara pemilu dan dibiayai oleh negara.  Artinya, negara demokrasi maju tetap memiliki alat/instrumen seleksi awal Capres Cawapres. Bedanya Indonesia hari ini menggunakan  Pres-T.

Demikian. Terimakasih perhatiannya.

Salam hormat.

Tjahjo Kumolo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>