Tjahjo Kumolo

Pemerintah Memiliki Alasan Kuat Menerbitkan PERPPU Ormas

 

1  Pemerintah setidaknya memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Perppu, yaitu aturan undang-undang yang tidak lagi memadai.

2. Ada 3 pertimbangan utama pemerintah dalam terbitkan perppu.
1) Tindakan pemerintah telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
(antara lain:dasar adanya keadaan yang membutuhkan/ keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.
2) Aturan hukum yang belum memadai.
3) Perppu dapat diterbitkan jika kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang baru.

3. Proses penyusunan melibatkan banyak pihak diantaranya pemerintah, ahli hukum, akademisi, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dll.

4. Perpu tidak menyasar pada suatu agama maupun organisasi tertentu, tetap lebih kepada kewajiban negara dalam melindungi kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

5. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah konkret dalam melaksanakan Perppu dimaksud, tentunya dengan tidak mengedepankan kerepresifan (otoriter) sebagaimana dituduhkan (diisukan) belakangan ini.

6. Tim pemerintah yang dikomandoi oleh Menkopolhukam telah bekerja dan mengumpulkan info terkait ormas yang melanggar. Bagi ormas (melanggar larangan) yang berbadan hukum maka akan dicabut SK badan hukum oleh Kemenkumham, bila ormas (melanggar larangan) tidak badan hukum SK-nya akan dicabut oleh Kemendagri sesuai dengan asas contrarius actus (yang telah diatur dalam Perppu).

7. Dan pemerintah juga tengah menyiapkan bahan untuk disampaikan kepada DPR, dan mudah-mudahan DPR dapat menyetujui dan menetapkan Perppu menjadi UU.

Terimakasih.

Tjahjo Kumolo.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>