Tjahjo Kumolo

Beberapa Kajian Dukungan Publik Terkait Kenaikan Bantuan Keuangan ParPol

Mendagri TjK

BEBERAPA KAJIAN DUKUNGAN PUBLIK TERKAIT DENGAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
A. Kajian Dukungan Kementerian/Lembaga/Publik

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk melakukan kajian dan saran serta melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait peningkatan besaran bantuan Keuangan Kepada Partai Politik melalui revisi kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, maka untuk menjaring masukan dan saran, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan beberapa kali pertemuan/rapat dengan melibatkan Pakar/Ahli/Lembaga antara lain:

a) Ketua Kode Inisiatif, MSI Message, Perludem, LIPI, Ketua Puskapol UI dan ICW, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara, serta Pengurus Partai Politik di Tingkat Pusat. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan dan menyetujui apabila pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dinaikkan atau ditingkatkan.

b) Beberapa lembaga menyampaikan hasil kajian dan saran terkait peningkatan besaran bantuan keuangan seperti KPK, BPK, ICW, Perludem, Badan Litbang Kemendagri dan Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

a) KPK pada awalnya merekomendasikan agar pendanaan partai politik yang bersumber dari Negara/APBN dinaikkan sebesar 1 triliyun per partai politik untuk membiayai kebutuhannya.
Namun setelah KPK melakukan kajian terhadap besaran kenaikan bantuan keuangan yang ideal, KPK mengusulkan porsi yang ideal bantuan negara diusulkan sebesar 50% dari kebutuhan partai politik dengan kenaikan bertahap selama 10 tahun secara proporsional. Alokasi bantuan keuangan dianggarkan sebesar 25% untuk administrasi kesekretariatan (fixed cost) dan sebesar 75% untuk pendidikan politik, rekrutmen, kaderisasi, dan pembenahan tata kelola Partai politik (variable cost).

b) Pendanaan yang bersumber Negara (APBN) kepada Partai Politik harus dikelola secara transparan dan akuntabel, serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

c) Berdasarkan hasil kajian alokasi dana bantuan keuangan untuk 10 partai politik sebesar Rp. 9,3 trilyun dengan pembagian untuk tingkat Pusat (DPP) dialokasikan sebesar Rp. 2,6 trilyun, Provinsi (DPD) Rp. 2,5 trilyun dan untuk Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp. 4,2 trilyun. Selanjutnya bantuan keuangan yang dialokasikan sebesar Rp 9,3 trilyun tersebut dibebankan kepada Partai Politik sebesar 50% sedangkan dibebankan kepada Negara (APBN) sebesar 50%, dilakukan secara bertahap selama jangka waktu 10 tahun dengan melihat tingkat kinerja dari partai politik itu sendiri.

e) Mempertimbangkan penyesuaian kenaikan bantuan keuangan persuara sah (Rp108),- diusulkan sebesar 50% atau persuara sah (Rp. 10.706,-) dengan kenaikan bertahap selama 10 tahun secara proporsional, melalui revisi kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan melakukan kajian kebutuhan keuangan partai politik dan menata ulang sistem pendanaan politik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Negara mengambil peran dalam mendanai kegiatan-kegiatan, bukan hanya terbatas kepada keseharian partai politik berupa dana operasional dan pendidikan politik, melainkan juga dalam proses kampanye yang dilakukan oleh masing-masing oleh partai politik.

b) Membentuk panitia nasional perumusan pembiayaan partai politik dengan melibatkan pihak pemerintah (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM), pihak Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai politik, kampus dan Akademisi. BPK bisa menjadi fasilitatar dalam kegiatan.

c) Jika dikaitkan dengan jumlah APBN sekitar Rp 1.200 triliyun dari total anggaran yang diberikan kepada partai politik tidak sampai pada angka 0.01%, berkenaan permasalahan keuangan partai politik negara mengambil peran untuk memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN sebesar 1% dari total kebutuhan partai politik.

 

 

Perbandingan Negara lain Pemberian bantuan keuangan partai politik
Negara lain yang memberikan bantuan keuangan kepada partai politik  yang bersumber Anggaran Negara antara lain:

• Selandia Baru negara membantu (0%);
• Usbekistan, Inggris, Italia dan Australia negara membantu 30% dari kebutuhan Partai politik;
• Austria, Swedia dan Meksiko negara membantu 70% dari kebutuhan partai politik;
• Perancis, Denmark dan Jepang negara menyumbang 50% dari kebutuhan partai politik.

 

 

Catatan Mendagri

Arah kebijakan pemberian bantuan keuangan partai politik bermula dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang bantuan keuangan kepada partai politik disebutkan bahwa pengaturan pemberian bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan perolehan suara dalam Pemilu sebelumnya sebesar Rp 1000,- per suara sah pada Pemilu legislatif 2009.

b) Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengubah dasar penghitungan bantuan keuangan Negara bagi partai politik. Bantuan yang awalnya didasarkan perolehan suara diubah menjadi berdasarkan kursi, artinya partai politik yang tidak memperoleh kursi tidak mendapatkan bantuan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 mengatur bahwa partai politik tingkat pusat memperoleh bantuan Rp 21.000.000,- per kursi. Sedangkan jumlah bantuan kepada partai tingkat daerah tidak boleh melebihi bantuan tingkat pusat.

c) Pada tahun 2009, dasar perhitungan bantuan keuangan Negara kepada partai kembali diubah. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bantuan kembali diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan jumlah suara sah pada pemilu legislatif. Dalam PP No. 5 Tahun 2009, pengaturan harga bantuan per suara untuk partai politik tingkat pusat ditentukan berdasarkan besaran bantuan APBN tahun sebelumnya dan dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya. Sedangkan untuk partai politik di daerah, ditentukan berdasarkan besaran bantuan APBD tahun sebelumnya. Besaran bantuan keuangan yang bersumber APBN adalah Rp. 108,- per suara sah.

d) Berdasarkan alokasi besaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD dari tahun ketahun mulai  sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini tidak pernah mengalami perubahan atau peningkatan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah

e) Pemerintah akan menyesuaikan kenaikan bantuan keuangan persuara sah dari Rp 108,- menjadi nilai persuara sah tingkat pusat sebesar Rp 1.000,- sedangkan tingkat provinsi diusulkan sebesar Rp 1.200,- dan kabupaten/kota sebesar Rp 1.500,-. Penyesuaian kenaikan bantuan keuangan persuara sah ini didasari oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Kebutuhan partai politik
2. Penyesuaian besaran nilai bantuan keuangan
3. Indeks Harga Konsumen

 

Demikian.

Terimakasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>